Efektifitas Sistem Demokrasi Langsung dalam Pilkada Dipertanyakan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Surabaya dan Jawa Timur menjadi sorotan publik.

Hal ini disampaikan, Arif Fathoni, Ketua DPD Golkar Surabaya yang menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Dalam pernyataannya melalui akun media sosial facebook yang diunggah pada Sabtu (14/12/2024), Arif Fathoni menyoroti anggaran Pilwali Surabaya yang mencapai Rp114 miliar, sementara anggaran Pilgub Jawa Timur mencapai Rp1,1 triliun. 

Dalam tulisannya itu, Ia mempertanyakan apakah tingginya biaya tersebut berbanding lurus dengan peningkatan indeks demokrasi di Indonesia.

"Apakah tidak sebaiknya anggaran sebanyak itu digunakan untuk membangun jalan, gedung sekolah, atau program lainnya? Sehingga, misalnya, sekolah dasar bisa digratiskan di seluruh sekolah swasta, dan tidak ada lagi anak putus sekolah karena faktor ekonomi," ujar Arif ketika dikonfirmasi terkait unggahannya tersebut pada Sabtu (14/12/2024).

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai efektivitas sistem demokrasi langsung dalam Pemilukada saat ini. 

Baca juga: Telan Biaya Rp 3,1 M, Pemkot Batu Bangun Gudang Aset, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun 2024

Menurutnya, ada wacana lain yang dapat dipertimbangkan, yakni menggunakan anggaran Pemilukada untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Alternatifnya, pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota cukup dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana yang diunggah Arif Fathoni ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Salah seorang warganet, menilai pemilihan langsung tetap penting di daerah, namun khusus untuk kota besar mekanisme ini perlu dipertimbangkan ulang.

“Kalo di wilayah lain di kota besar pres tetap pemilihan secara langsung karena biar masyarakat yang menilai, kecuali di Surabaya, Bandung, Jakarta... Karena sistem dari bawah/desa itu tetap pakai bayar klo buat ngurus apapun,” tulis Akun @Theo Hardika.

Baca juga: Kades Tanggulturus Terima Sanksi Buntut Ikut Kampanye Pilkada Tulungagung 2024

Sementara itu, akun atas nama @Frente Edi Firmanto Gonzalez memberikan pendapat berbeda. Menurutnya, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan oleh DPRD, sedangkan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden.

“Sebaiknya presiden saja yang pilihan langsung, untuk Pilkada sebaiknya dipilih DPRD... Buang-buang duit gak bermanfaat, ujung-ujungnya gugat di MK,” tulis @Frente Edi Firmanto Gonzalez.

Komentar serupa juga datang dari akun @Sulistyawati yang merasa terkejut dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada.

“Wauwww, besar sekali biaya yang harus dikeluarkan,” tulisnya singkat.

Sementara itu, Muhammad Taufik, warga Surabaya yang dimintai tanggapannya, menilai bahwa seringnya pemilu hanya menghabiskan anggaran negara tanpa membawa dampak signifikan bagi kehidupan rakyat.