Niat Prabowo Akan Maafkan Koruptor Jadi Sorotan, Beda Jauh dari China yang Hukum Mati Tikus Berdasi

Namun, mereka harus terlebih dahulu mengembalikan uang hasil curiannya kepada negara.

Prabowo mengatakan, selama dua bulan menjabat sebagai Presiden, sudah banyak koruptor yang ditangkap. 

Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo telah memberi kesempatan kepada koruptor untuk bertobat.

"Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan," ujar Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo mengingatkan penyelenggara negara yang menerima fasilitas dari bangsa dan negara agar membayar kewajibannya. Mereka harus taat pada hukum yang berlaku.

"Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat. Kita akan menegakkan hukum," tandas Presiden.

Prabowo juga menyinggung aparat agar setia kepada bangsa, negara, dan rakyat.

Prabowo bahkan tidak segan untuk membersihkan aparat yang setia pada pihak lain.

Presiden pun meyakini langkah tersebut bakal didukung oleh rakyat.

Baca juga: Intip Rupbasan KPK, Tempat Simpan Barang Koruptor yang Disita, Ada Lift Kendaraan Kapasitas 4 Ton

Tindakan Presiden Prabowo itu agaknya berbeda jauh dengan negara China.

Pemerintahan China sekaligus pemimpinnya memilih untuk menghukum mati para koruptor.

Baru-baru ini bahkan China menghukum mati koruptor yang terbukti memakan dana sebesar Rp 6,6 Triliun.

Pemerintah China mengeksekusi mati koruptor terbesar dalam sejarah negara, Li Jianping pada Selasa (17/12/2024).

Diberitakan Business Standard, Selasa, seperti dikutip TribunJatim.com via Kompas.com, Kamis (19/12/2024) menyatakan kematian Li Jianping digunakan untuk membalas kerugian negara dan uang rakyat atas kepentingan pribadinya.

Li Jianping merupakan mantan pejabat di Daerah Otonomi Mongolia Dalam, sekaligus mantan sekretaris komite kerja Partai Komunis.