Maulidar Rela Desak-desakan Geruduk Kantor Gubernur untuk Ajukan Modal Usaha, Kaget Ternyata Hoaks

TRIBUNJATIM.COM - Inilah pengalaman Maulidar, warga di Aceh yang termakan berita hoaks.

Mualidar merupakan satu di antara warga yang geruduk kantor gubernur untuk mengajukan proposal pemberian bantuan modal usaha.

Sesampainya di sana, Maulidar kaget bahwa ia tertipu berita hoaks.

Di mana kabar itu menyebutkan Pemerintah Aceh tengah membuka pendaftaran untuk pemberian bantuan modal usaha.

Padahal, Pemerintah Provinsi Aceh tidak membuka pendaftaran pemberian bantuan modal usaha seperti yang dimaksud puluhan warga tersebut.

Maulidar yang merupakan warga Aceh Besar mengaku menerima informasi bahwa Pemerintah Aceh tengah membuka pendaftaran untuk pemberian bantuan modal usaha.

Maulidar menerima informasi itu dari tetangga dan beberapa warga lain di kampungnya.

Mengantongi kabar itu, Maulidar pun ikut mengurus proposal dan mengantarkannya ke Kantor Gubernur Aceh pada Senin (30/12/2024) pagi.

Setiba di kompleks pekarangan kantor pemerintahan tersebut, tepatnya di ruang pelayanan administrasi persuratan pada Biro Umum Setda Aceh, Maulidar kaget melihat antrean orang-orang sudah sangat ramai.

"Ramai sekali antreannya. Saya juga ikut antre untuk menyerahkan proposal bantuan ini meski berdesak-desakan," katanya, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Ratusan Warga dan Pedagang Sayur Keliling Geruduk Kantor DPRD Trenggalek, Protes Jalan Rusak

Maulidar mengaku, dirinya tidak tahu pasti asal-usul informasi terkait pemberian bantuan modal usaha itu.

Dia hanya mendengar kabar dari tetangga lalu ikut mengajukan. Dia pun tidak tahu apakah pemberian modal usaha itu benar adanya.

"Soal betul enggaknya saya tidak tahu juga, karena orang sudah ramai-ramai buat, jadinya saya juga ikut buat proposal. Mana tahu kadang memang benar," ungkapnya.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat mengatakan, informasi terkait bantuan pemerintah Aceh itu keliru dan tidak benar.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke Kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari Pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks," ujar Akkar Arafat dalam keterangannya.

Akkar menjelaskan, proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh.

Karena itu, tidak mungkin adanya bantuan langsung dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.

Baca juga: Warga Satak Kediri Geruduk Kantor Kecamatan Puncu, Tuntut Hak Pengelolaan Lahan Perhutani

"Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025," tuturnya.

Akkar mengungkapkan, untuk proposal yang baru masuk atau dimasukkan di awal tahun 2025, akan segera diverifikasi untuk dianggarkan di tahun 2026.

Karena itu, Akkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya.

Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat.

Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar," katanya.

Kasus Lainnya

Ratusan masyarakat dari Kecamatan Dongko dan Kecamatan Munjungan menggeruduk Kantor DPRD Trenggalek, Jalan A Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (18/11/2024).

Mereka menggelar aksi sebagai wujud protes rusaknya jalan yang menghubungkan Desa Masaran, Kecamatan Munjungan dengan Desa Pandean, Kecamatan Dongko via Hutan Plumpit.

Dari massa yang datang, terdapat 20 tukang sayur keliling atau yang biasa disebut tukang etek ikut datang membawa sepeda motor lengkap dengan gerobaknya.

Berbagai tulisan tertempel di gerobak sayur yang sehari-hari mereka gunakan untuk mengais rezeki, mulai dari "Dalan Ajur Ra Iso Tuku Sayur" (jalan hancur tidak bisa jualan sayur), hingga sindiran kepada pejabat Trenggalek "Golek Bukti Ra Golek Janji" (Cari Bukti, Bukan Janji).

Mereka tidak berorasi di depan Gedung DPRD Trenggalek melainkan memilih untuk langsung bertemu dengan anggota DPRD Trenggalek serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mewakili.

Perwakilan warga, Mei Wahyudin menceritakan jalan hutan plompit yang menghubungkan dua kecamatan tersebut jalan rusak parah sepanjang 3 kilometer.

"Kami sering melaksanakan kerja bakti untuk tembel-tembel dan itu kami minta dari masyarakat umum terutama tukang etek, masyarakat yang sering ke pasar legi dan pasar pon kemudian masyarakat yang sering lewat kami mintai bantuan," kata Mei, Senin (18/11/2024)

Menurut warga Kecamatan Munjungan tersebut, jalan hutan plompit sangat vital bagi masyarakat Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Dongko terutama untuk bekerja dan bertani.

"Dari arah Dongko ke Munjungan saja, tukang etek yang sebelum Subuh sudah melewati jalan itu ada 20 orang lebih, belum lagi petani, dan masyarakat umum yang beraktivitas di siang harinya," jelas Mei.

Jalan penghubung antar kecamatan tersebut sebenarnya selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten berupa rehabilitasi jalan, pada tahun ini juga ada pembangunan jembatan di sisi Desa Masaran, Kecamatan Munjungan.

"Namun yang parah 3 kilometer tersebut malah tidak disentuh sama sekali, padahal beberapa kali ada orang jatuh karena rusaknya jalan tersebut, selain itu waktu tempuh juga menjadi lebih lama lebih dari dua kali lipat," terang Mei.

Hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut pemerintah menyanggupi untuk menganggarkan kembali ruas jalan tersebut senilai Rp 500 juta, namun menurut Mei hal tersebut percuma karena tidak bisa menyelesaikan total 3 kilometer yang rusak.

"Harapan kami ya diperbaiki total 3 kilometer itu, karena kalau dicicil, yang diperbaiki lebih dahulu sudah rusak duluan padahal ruas yang 3 kilometer tersebut belum tuntas," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com