Tim Hukum Risma-Gus Hans Bantah Narasi Paslon 03 Tidak Legowo dan Tak Negarawan, Singung Sejarah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pasca melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menjelang sidang pendahuluan, Tim Hukum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim, Risma-Gus Hans kerap dimintai respons oleh awak media atas maraknya narasi yang menyebutkan Paslon 03 tidak legowo, bahkan dikatakan tidak negarawan atas hasil Pilgub Jatim 2024, yang dihelat pada 27 November 2024.

Terhadap narasi yang berkembang, Tim Hukum Risma-Gus Hans hendak membantah keras pernyataan-penyataan yang berpotensi membangun opini menyesatkan itu.

Bahwa, apa yang dilakukan Risma dan Gus Hans, yakni menggugat hasil Pilgub Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), dibenarkan oleh hukum alias konstitusional. 

Konstitusionalitas itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Paslon pilkada bisa mengajukan permohonan gugatan ke MK maksimal 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota," demikian bunyi ketentuan tentang gugatan di MK.

Abdul Aziz, Kuasa Hukum Pasangan Cagub dan Cawagub Jatim Risma-Gus Hans di Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, masyarakat Jawa Timur perlu tahu, sejarah Pilkada Jatim pertama tahun 2008, Khofifah yang berpasangan dengan Mudjiono menggugat hasil pilkada ke MK melawan Soekarwo atau Pakde Karwo dan Gus Ipul.

Pun, pada pilkada selanjutnya tahun 2013, Khofifah yang berpasangan dengan Herman menggugat kembali ke MK melawan Pakde Karwo dan Gus Ipul.

Baca juga: Kubu Risma-Gus Hans Bantah Keras Kabar Wisnu Wardhana Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Khofifah-Emil

Kedua gugatan Khofifah, baik tahun 2008 maupun 2013, kandas dan kedua gugatan tersebut dimenangkan Pakde Karwo dan Gus Ipul. 

Artinya, jika ada narasi yang mencoba mengkapitalisasi tentang Risma dan Gus Hans yang kini menggugat ke MK sebagai sebuah sikap tidak legowo dan tindakan tidak negarawan, bukankah sejarah di atas jelas dan terang benderang.

"Apakah itu juga tidak legowo dan tidak negarawan?" tanya Abdul Aziz dalam rilis yang diterima pada Selasa (31/12/2024).

Secara fundamental, dia mengatakan, langkah hukum yang ditempuh oleh Risma dan Gus Hans bukan soal legowo atau tidak. Apalagi, negarawan atau tidak.

Untuk itu, Tim Hukum Risma dan Gus Hans meminta kepada pihak manapun untuk menghentikan narasi menyesatkan publik itu, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi yang Indonesia anut.  

Selain itu, narasi tidak legowo dan tidak negarawan itu, jelas tidak mendewasakan masyarakat. 

"Sejatinya, kita berikan pendidikan politik yang baik pada publik agar kedewasaan dalam berpolitik dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga tercerahkan dan berkeadaban," ujarnya.

"Di luar itu, kami yakin, masyarakat sudah cerdas dalam menyaring informasi yang berkualitas atas sebaliknya," tambahnya.