Pemdes Cemas Lahan Parkir Alun-alun dan Pasar Pengging DIserobot, Padahal Beri Pendapatan Rp100 Juta

TRIBUNJATIM.COM - Keputusan Dinas Perhubungan (Dishub) mengganti pengelola lahan parkir Alun-alun dan Pasar Pengging, Boyolali menimbulkan polemik.

Karena keputusan ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Dukuh, Kecamatan Banyudono cemas.

Dikatakannya, lahan parkir Alun-alun dan Pasar Pengging yang sudah 4 tahun dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diserobot.

Padahal, selama ini unit usaha parkir tersebut mampu menyumbang hingga 50 persen pemasukan BUMDes.

Kemudian setiap tahun, BUMDes menyumbang pemasukan ke pendapatan asli desa (PAD) hingga Rp 100 juta.

Selama ini, BUMDes Handayaningrat Desa Dukuh, memiliki 4 unit usaha yang salah satunya parkiran.

Namun, isu penyerobotan lahan parkir sudah berkembang liar di Desa.

Bahkan, pengelola parkiran baru pun sudah menunjukkan surat perjanjian kerjasama (SPK) yang baru.

Dalam SPK itu, pengolahan parkiran di dua lokasi itu bukan lagi BUMDes Handayaningrat Desa Dukuh.

"Ya ini kemarin pada kaget. Kok sudah muncul SPK baru. Ini yang jadi ramai temen-temen di lapangan," kata Andriyanto Prabowo, Ketua BUMDes Handayaningrat, Jumat (3/1/2024).

Dia kaget dengan informasi penggantian pengelolaan parkir di Pasar dan Alun-alun Pengging ini.

Sebab, selama ini pihaknya menyelenggarakan parkir juga tak ada masalah.

Baca juga: Pengadaan Lahan Parkir di Kayutangan Heritage Malang Masuk Prioritas 2025, DPRD: Jangan Sampai Gagal

Setoran ke pemerintah kabupaten (Pemkab) Boyolali juga tak pernah telat.

Bahkan, hubungan BUMDes dengan Dishub juga selama ini berjalan baik.

Namun, tiba-tiba muncul SPK baru tersebut.

"Dari Dishub juga tak pernah menyampaikan masalah kekurangan kami atau evaluasi kepada kami," ujarnya.

Setelah kemunculan SPK baru ini, pihaknya masih berusaha menemui langsung Kepala Dishub Boyolali untuk memperoleh kejelasan mengenai pengelolaan parkir ini.

"Tapi kemarin belum ketemu langsung. Ya kami ingin kejelasan alasan kenapa BUMDes tidak digunakan lagi dalam mengelola parkir," ujarnya.

Kekhawatiran juga diungkapkan, Kepala Desa (Kades) Dukuh, Sartono.

Dia mengaku khawatir jika BUMDes tak lagi mengelola parkiran.

Baca juga: Demi Lahan Parkir Mobil Anaknya, Ibu-ibu Nekat Tutup Jalan Warga Pakai Semen Cor & Pot Bunga

Pasalnya, selama ini BUMDes Handayaningrat masih mandiri.

Padahal, BUMDes ini masih akan melakukan pengembangan unit usaha.

"Pengembangan-pengembangan BUMDes selama ini ditopang sendiri dari unit parkir ini," ujarnya.

Dia pun mengungkit soal pemindahan pasar tradisional Pengging.

Saat itu, Pemdes bersedia merelakan tanah kas desa untuk pasar baru dengan catatan warga akan terlibat dalam pengelolaan parkir dan UMKM. 

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Boyolali sudah memutuskan soal pengelolaan parkir di Pasar dan Alun-alun Pengging bukan lagi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) milik Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono lagi.

Dishub sudah menunjuk pihak lain untuk mengelola parkiran tersebut selama setahun ke depan.

Kepala Dishub Boyolali, Arief Wardianta mengatakan kontrak pengelolaan parkir di Boyolali dilakukan per tahun.

Kemudian, pada akhir Desember lalu, ada pihak yang mengajukan permohonan untuk mengelola parkiran Alun-alun dan Pasar Pengging ini.

Sebelum menunjukkan pihak baru yang mengajukan permohonan ini, Arief pun telah meminta calon pengelola untuk berkoordinasi dengan pengelola lama.

Arief pun kemudian menerima informasi jika calon pengelola parkir Pengging sudah berkomunikasi dengan juru parkir.

"Supaya kondisi lapangan itu kondusif. Sehingga itu saya tandatangani perjanjian itu," kata Arief, Jumat (3/1/2025).

Pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak baru dalam mengelola parkiran Alun-alun dan Pasar Pengging ini.

Perjanjian itu berlaku sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

"Ya jadi ada pengelola yang lain (selain BUMDes) yang itu sudah resmi. Ada PKS (perjanjian kerjasama) dengan Dinas Perhubungan," ujarnya.

Baca juga: Pak RT Curang Soal Pengelolaan Lahan Parkir Toko, Uang Rp132 Juta Masuk ke Kantong Pribadi

Bergantinya pengelolaan parkir di Pasar dan Alun-alun Pengging dari BUMDes ke pihak lain menimbulkan polemik.

BUMDes keberatan jika harus melepaskan potensi pemasukan yang juga digunakan untuk pengembangan unit usaha serta memberikan sumbangan ke Pendapatan asli desa (PAD).

Arief pun meminta pengelolaan baru untuk berkomunikasi dengan BUMDes tersebut.

"Monggo silahkan duduk bersama, Dibahas, dikomunikasikan sebaik-baik , sehingga pengelolaan parkir itu lebih baik, meningkatkan PAD , tetapi juga para pihak yang berkepentingan disitu juga bisa menerima semuanya," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com