Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan, Kemendes PDT Dorong Desa Tematik

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 Triliun dari total Rp 71 Triliun Dana Desa untuk mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, Kemendes PDT tengah mematangkan petunjuk teknis penggunaan anggaran guna program swasembada pangan tersebut. 

Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan, telah meneken Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi serendah-rendahnya 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan. "Jadi nanti kita akan buat desa tematik, misal padi, jagung dan sebagainya," katanya disela Rakor Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/1/2025). 

Rakor tersebut dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan diikuti sejumlah kementerian dan lembaga. Termasuk juga diikuti oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan para kepala daerah di 38 Kabupaten/kota. Diantara menteri yang hadir adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso. 

Lalu, Wakil Mendagri Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Sekjen Kemenhut Mahfudz. Dalam kesempatan itu, Yandri mengungkapkan, bahwa pihaknya ingin Dana Desa juga memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya swasembada pangan yang saat ini digaungkan oleh pemerintah. Dana Desa harus dikelola oleh Bumdes. 

Yandri menegaskan, pihaknya tidak akan mendikte atau memaksakan bentuk desa tematik. Melainkan hal itu diserahkan penuh kepada desa. "Mereka akan melakukan Musrenbangdes akan merujuk terhadap modul yang kami akan tetapkan. Jadi kita bebaskan," ungkap Yandri. 

Dalam kesempatan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Rakor tersebut dilakukan bertujuan untuk memperkuat sinergitas antar Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program Swasembada Pangan yang ditargetkan tahun 2027. Sebab, swasembada pangan merupakan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. 

Sehingga, perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang intens antar Kementerian dan Lembaga dalam menyukseskan dan mempercepat program Swasembada pangan ini. “Kita rapat koordinasi ini yang paling utama adalah bahwa kita harus merasa, meyakini dan menyadari bahwa kita ini satu tim, kepentingan merah putih di atas segala-galanya," ujar Zulhas.