Nilai Kerugian Bangunan Talud Ambrol Dampak Banjir di Kota Blitar, DPUPR: Survei Lokasi Dulu

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Blitar sampai sekarang masih menghitung nilai kerugian peristiwa bangunan talud atau plengsengan sungai ambrol dampak banjir akibat hujan deras beberapa waktu lalu. 

Rencananya, DPUPR akan mengajukan anggaran ke Pemkot Blitar untuk perbaikan bangunan talud yang ambrol. 

Kepala DPUPR Kota Blitar, Erna Santi mengatakan, hasil identifikasi sementara, ada tiga titik bangunan fasilitas umum rusak dampak banjir di Kota Blitar. 

Tiga bangunan tersebut, yaitu, bangunan talud sungai di Jl Sumatra, bangunan talud sungai di Jl Ciliwung, dan bangunan tanggul sungai di Kelurahan Plosokerep. 

Baca juga: Peternak di Kota Blitar Beri Jamu Empon-empon 2 Kali Seminggu, Cegah Sapi Tertular PMK

Bangunan talud sungai di Jl Sumatra dan Jl Ciliwung longsor akibat air sungai meluap setelah terjadi hujan deras. 

Sedang bangunan tanggul sungai di Kelurahan Plosokerep roboh diterjang banjir ketika terjadi hujan deras. 

"Dari hasil koordinasi dengan BPBD, ada tiga titik bangunan rusak dampak hujan deras beberapa waktu lalu. Kami diminta menghitung nilai kerugiannya untuk diperbaiki," kata Erna, Senin (13/1/2025). 

Dikatakannya, tim dari DPUPR akan melakukan survei lokasi untuk menghitung kebutuhan anggaran perbaikan bangunan yang rusak tersebut. 

Setelah itu, DPUPR akan mengusulkan anggaran untuk perbaikan bangunan yang rusak itu. 

"Saat ini belum (dihitung), kami akan survei lokasi dulu," ujarnya. 

Baca juga: Tanggapan BPJS Kesehatan Terkait Klaim Pending Biaya Rawat Inap Pasien di RSUD Mardi Waluyo Blitar

Kepala BPBD Kota Blitar, Agus Suherli mengatakan, petugas BPBD sudah melakukan penanganan kedaruratan di lokasi talud ambrol. 

Petugas memasang terpal untuk meminimalisir terjadinya longsor susulan di lokasi. 

"Kami memasang terpal di titik bangunan talud longsor agar kondisinya tidak bertambah parah saat terjadi hujan deras lagi," katanya. 

Untuk penanganan permanen, kata Agus, menjadi wewenang di DPUPR. BPBD sudah melaporkan peristiwa itu ke DPUPR. 

"Penanganan permanen akan dilakukan DPUPR. Kami hanya penanganan darurat pasca kejadian. Kami sudah menyampaikan datanya ke DPUR," ujarnya.