Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Diduga Gegara Menu Makan Bergizi Gratis, Puluhan Siswa SD Diare, Guru Juga Kena: Daripada Dibuang

Gejala perut mual dan diare yang dialami puluhan siswa ini diduga disebabkan oleh konsumsi menu MBG yang disediakan oleh sekolah.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
KOMPAS.COM/DANI JULIUS
Ilustrasi contoh makan siang gratis, puluhan siswa SD di Nunukan Selatan diare diduga akibat MBG 

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Penjual Cilok Malah Jual Motor Donasi, Padahal Sudah Dikasih Rp 11 Juta: Gimana Mau Naik Ekonominya?

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG sangat memalukan.

Sebab peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.

"(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.

Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun ini.

Program prioritas ini diimplementasikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada ibu hamil dan anak-anak.

"Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain," ucap Putranto.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis memang membutuhkan biaya yang besar. 

Adapun dana senilai Rp71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan lagi dana untuk program yang sama.

"Pada saat pertama kita ada di Akmil bahwa pelaksanaan program senilai itu dilakukan secara bertahap. Jadi kita butuh dana yang cukup besar, tapi itu akan bertahap. Dan dipastikan akan sampai ke masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved