Sosok Nelayan Kholid Jadi Sorotan Tegas Tolak Pagar Laut, Punya Wawasan Luas Debat Soal Kerugian

"Saya melawan, kehidupan saya sebagai nelayan dikelola korporasi."

"Sampai kiamat, anak cucu saya miskin, karena saya hanya dijadikan objek, dia yang mengelola,"bebernya.

"Karena korporasi selalu berbicara untung dan rugi, tapi tidak mementingkan keadilan bagi rakyat, kami tidak merasakan itu," ujarnya.

Baca juga: ASN Babak Belur Dihajar Istri Ternyata Sudah Cabut Laporan KDRT, Keluarga Kecewa: Tak Ada Komunikasi

Kasus pagar laut tersebut hingga kini masih berlanjut.

Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, meminta TNI AL berhenti membongkar pagar laut misterius tersebut.

Lantas, kenapa Sakti Wahyu Trenggono meminta TNI AL stop pembongkaran pagar laut?

Pagar bambu yang terpasang sejak Juli 2024 ini diduga dipasang tanpa izin dan telah disegel KKP sejak 9 Januari 2025, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. 

Keberadaan pagar tersebut menyulitkan nelayan setempat dalam mencari ikan.

Namun KKP berpendapat bahwa pencabutan pagar sebaiknya menunggu penyelidikan selesai untuk mengungkap pelaku di balik pemasangan pagar misterius tersebut.

"Kalau sudah terbukti siapa yang memasangnya, baru bisa diambil langkah hukum lebih lanjut," tambah Trenggono.

Pagar laut ini, menurut Trenggono, bisa menjadi barang bukti.

"Barang bukti yang sedang dalam penyelidikan seharusnya tidak dibongkar dulu."

"Kalau dicabut sekarang, ada risiko terbawa arus dan berdampak buruk," ungkap Trenggono saat ditemui di Jimbaran, Bali.

Sementara itu, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta, Brigjen (Mar) Harry Indarto menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan atas perintah langsung Presiden. 

Operasi ini melibatkan 600 personel TNI AL, termasuk pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair).