Menteri KKP Terima Dokumen Penolakan Reklamasi Surabaya, DPRD Tegaskan PSN SWL Harus Dievaluasi

Sebab, dampak negatif reklamasi tidak hanya akan dirasakan jangka pendek, melainkan hingga puluhan tahun ke depan.

"Kami mengapresiasi perjuangan kawan-kawan masyarakat pesisir. Saya melihat videonya di media sosial, kompak dalam perjalanan ke Jakarta, makan bersama dengan menu sederhana di tengah perjalanan. Insyaallah perjuangan ini tidak akan sia-sia," kata Politisi PDI P ini.

Pihaknya optimistis pemerintah pusat akan mendengar aspirasi masyarakat nelayan.

"Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah sangat bijak menyatakan akan mengevaluasi sejumlah PSN,” ujar Eri.

Eri memaparkan, proses perizinan reklamasi dalam PSN tersebut memang bukan menjadi wewenang Pemkot Surabaya.

Meski demikian, dia yakin DPRD dan Pemkot Surabaya terus berkomitmen menyuarakan yang terbaik bagi warga kota Surabaya, khususnya masyarakat pesisir.

Eri kembali mengingatkan dampak negatif reklamasi. Terutama, pada aspek perekonomian warga dan keberlanjutan lingkungan.

Dia menyebut adanya narasi bahwa reklamasi akan mensejahterakan masyarakat pesisir tidak masuk akal.

“Bagaimana mungkin kita mensejahterakan masyarakat pesisir kalau lautnya ditimbun?“ tanya Eri.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyerahkan dokumen penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (23/1/2025).

Melalui rapat kerja Komisi, DPR berharap PSN di Surabaya tersebut dikaji ulang.

Dokumen ini diserahkan langsung oleh Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS).

Dokumen diserahkan langsung kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pada penjelasannya, Sonny mengungkap telah bertemu nelayan di pesisir Surabaya.

Menurutnya, nelayan gundah akan proyek reklamasi tersebut. Tidak hanya merusak ekosistem lingkungan mereka, namun juga mengganggu mata pencaharian nelayan.