Menteri KKP Terima Dokumen Penolakan Reklamasi Surabaya, DPRD Tegaskan PSN SWL Harus Dievaluasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi IV DPR RI menyerahkan dokumen penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (23/1/2025).

DPRD Surabaya berharap kementerian segera menindaklanjuti.

DPRD Surabaya sempat membersamai Forum Masyarakat Madani Maritim Surabaya untuk ikut menyuarakan penolakan PSN SWL kepada pemerintah pusat.

Mereka berharap bertemu dengan DPR RI dan sejumlah kementerian untuk menyuarakan penolakan.

“Reklamasi tidak mampu menjawab agenda kesejahteraan ekonomi rakyat, agenda keberlanjutan lingkungan, dan agenda penataan ruang yang berkeadilan di Kota Surabaya,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (23/1/2025).

Eri mengatakan, secara politik, Komisi C DPRD Surabaya mendukung perjuangan Forum Masyarakat Madani Maritim.

Dari Surabaya, pihaknya mengkoneksikan dengan jaringan yang ada di DPR RI.

"Beberapa kawan di Komisi C DPRD Surabaya saling menyambungkan dengan jaringan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV, komisi yang membidangi soal kelautan," kata Eri.

Mereka kemudian menggelar pertemuan.

"Masyarakat pesisir Surabaya yang menyuarakan penolakan telah bertemu dengan perwakilan sejumlah parpol yang ada di Komisi IV DPR RI,” ujar Eri.

Dari pertemuan tersebut, masyarakat kemudian menyerahkan dokumen penolakan kepada DPR.

Pihaknya berharap, seluruh pihak dapat bersama-sama menolak proyek reklamasi tersebut.

“Hari ini, anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Danaparamita, juga telah menyerahkan dokumen penolakan reklamasi pantai timur Surabaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono,” imbuh Eri Irawan.

Baca juga: BPN Jatim Duga Penerbitan HGB di Lautan Dekat Surabaya Tidak Terkait Reklamasi PSN SWL

Eri berharap semangat masyarakat pesisir menyuarakan perjuangan ini terus terjaga.