Jangan Hanya Ramai-ramai Bongkar Pagar Laut, Mahfud MD Ingatkan Ranah Pidana di Baliknya: Merampas

Penambangan pasir turut menjajah para nelayan pada 2005.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Harta Kekayaan Kades Kohod, Tolak Pembongkaran Pagar Laut, Mobil Mewah hingga Hajatan 3 Hari 3 Malam

Kala itu, ia dan sesama rekan nelayan, memperjuangkan supaya penambangan pasir laut di wilayah pesisir Banten dibatalkan.

Kholid mengungkapkan, di tahun 2005, ramai kasus penambangan pasir laut untuk reklamasi di Teluk Jakarta, yang kini menjadi Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1).

"Saya merasa dijajah sejak tahun 2005, yaitu kasus penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu, wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi, Teluk Jakarta."

"Itu (kemudian jadi) PIK 1. (Saya) sudah menderita (sejak PIK 1 dibangun)" kisah Kholid dalam siniar Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada Sabtu (18/1/2025).

Kholid kemudian mengungkapkan, ia dan sesama rekan nelayan sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pada 2016, gugatan Kholid dan kawan-kawan dikabulkan.

Baca juga: Fakta Lain dari Google Satelit, Kades Kohod: Wilayah Pagar Laut Dulu Empang, Menteri Nusron Didebat

Ia menyebut gugatan itu dikabulkan saat pergantian Gubernur DKI Jakarta, dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Anies.

Kholid mengaku saat pergantian gubernur itu, ia dan rekan-rekannya hidup sedikit lebih tenang.

Ia bisa kembali mencari ikan tanpa terganggu kegiatan korporasi.

"(Kasus PIK) sempat berhenti tahun 2016, alhamdulillah menang (gugatan)."

"Itu juga menang karena pergantian Gubernur Jakarta, dari Ahok ke Anies. Dari situ agak tenang, tuh! Saya bisa nangkap ikan lagi," ungkap Kholid.