Said Abdullah Bilang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Bisa Tercapai Jika Terapkan Cara Inklusif

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya, Said Abdullah bicara soal target pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. 

Said menjelaskan, sejak tahun 2013 hingga 2024 angka yang rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkutat di level 5 persenan.

Data terbaru BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persn sepanjang tahun 2024. Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persenan ini, belum menjadi pijakan yang memadai menuju high income country di tahun 2045.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada masa pemerintahannya, perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen.

"Mungkinkah hal itu tercapai?  Tentu saja obsesi beliau sangat mungkin tercapai, namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis,' tuturnya dalam keterangan tertulis pada Tribun Jatim Network, Kamis (6/2/2025).

Said juga bilang bahwa pihaknya perlu memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo, bahwa agenda pertumbuhan tinggi hendaknya menyertakan seluruh rakyat untuk menikmati kue ekonomi.

Tidak ada yang tertinggal di antara mereka dalam pembangunan.

Baca juga: Banggar DPR RI Tegaskan Alokasi Subsidi LPG di 2025 Sangat Cukup, Said Abdullah: Tak Perlu Panik

"Dengan demikian pekerjaan rumah kita ada dua hal, pertama; keluar dari jebakan pertumbuhan lima persenan, kedua; mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect) yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman, dan dijalankan oleh Presiden Ronald Reagen di Amerika Serikat (AS). Sejak oleh orde baru hingga kini kebijakan ini terus kita jalankan," papar pria yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Dia melihat, model kebijakan ekonomi yang memberikan insentif ekonomi bagi kalangan atas, oleh Hirschman diyakini akan memberikan spillover effect positif. 

Asumsi ini mengandaikan, bila perekonomian kelas atas tumbuh karena berbagai kemudahan akan membuka lapangan kerja baru.

Pilihan kebijakan seperti ini menyisakan masalah, sebab laju pertumbuhan ekonomi kelas atas yang mendapat insentif jauh lebih besar dibandingkan golongan menengah bawah. Menengah bawah hanya menerima rembesan ekonomi yang terbatas.

Angka statistik membuktikan angka rasio gini Indonesia tergolong tinggi dengan menjalankan model kebijakan trickle down effect.

Rasio gini di akhir orde baru mencapai 0.33, dan kritikus ekonomi saat itu sudah membunyikan suara kesenjangan sosial kita tinggi.

Pasca orde baru hingga kini, rasio gini tidak pernah turun dibawah 0.33, bahkan pernah mencapai 0.437 di tahun 2013. Sepuluh tahun terakhir rasio gini di rentang 0,38 hingga 0,40, artinya kesenjangan sosial masih tinggi.

"Pembuktian kedua bisa kita gunakan analisa Thomas Piketty tentang ketidaksetaraan terjadi bila kekayaan privat berkembang lebih cepat dari pendapatan nasional. Data credit Suisse, 2022 menunjukkan 66,8 persen penduduk Indonesia dewasa memiliki kekayaan dibawah 10 ribu USD, dikelompok atas, sebanyak 2 persen penduduk dengan kekayaan 100 ribu – 1 juta USD, dan sebanyak 0,1 persen penduduk dewasa dengan kekayaan diatas 1 juta USD. Rasio gini kekayaan makin senjang, mencapai skor 0,78," urainya.