Nasib BLT usai Anggaran Kemensos Dipangkas Rp1,3 Triliun, Gus Ipul Jelaskan, Ada Bansos Tambahan?

TRIBUNJATIM.COM - Kebijakan efisiensi anggaran belakangan menjadi sorotan.

Anggaran sejumlah instansi ataupun kementerian dipangkas atas kebijakan tersebut.

Di antaranya, Kementerian Sosial (Kemensos).

Adapun anggaran Kemensos dipangkas Rp1,3 triliun dalam rangka efisiensi anggaran.

Lantas, bagaimana nasib bantuan sosial jika anggaran Kemensos dipangkas?

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan, kebijakan itu tak berimbas pada penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Baca juga: Anggaran Dipangkas, BKN Imbau ASN Cari Cara Kerja Baru yang Lebih Adaptif: Menguji Ketangguhan

"Kami memastikan, anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat tidak dikurangi."

"Bahkan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, jika memungkinkan akan ditambah. Ini adalah yang untuk rakyat," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul, dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/2/2025). 

Komitmen ini juga disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2024). 

Ia menjelaskan, selain bansos, anggaran operasional yang melekat pada program tersebut, di antaranya biaya penyaluran, gaji pegawai, dan honor pendamping, juga tidak akan mengalami pemotongan. 

Diketahui, pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja di APBN dan APBD 2025.

Pemangkasan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kemensos pada 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp1,3 triliun. 

Gus Ipul menyebut, efisiensi tersebut akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. 

"Jadi, yang bisa kami efisienkan adalah belanja barang dan belanja modal dengan nilai Rp1,3 triliun," katanya. 

Ia merinci, belanja barang mencakup alat tulis kantor (ATK), operasional kantor, perjalanan dinas, rapat atau pertemuan, pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga operasional permakanan. 

Sementara itu, belanja modal meliputi renovasi kantor, pemeliharaan, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

Baca juga: Nasib Gaji ke 13 dan 14 ASN/PNS, Menpan RB Ungkap Keputusan usai Viral, Negara Hemat Rp 306 Triliun

Apresiasi DPR

Langkah Kemensos memprioritaskan penyaluran bansos di tengah efisiensi anggaran mendapat apresiasi dari anggota Komisi VIII DPR RI. 

Anggota Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya menyebut, Gus Ipul tangguh dan memiliki strategi cerdas dalam menyikapi kebijakan efisiensi. 

"Saya melihat Gus Ipul ini luar biasa. Ketika yang lain mengeluh karena ada efisiensi, beliau langsung mencari solusi agar program tetap berjalan. Hal yang paling penting adalah memastikan anggaran bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak dikurangi," ujarnya. 

Sementara, anggota lain Komisi VIII dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II, Aprozi Alam juga mengapresiasi peran Kemensos dalam membantu masyarakat terdampak banjir di Lampung pada Januari 2025. 

"Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Kemensos kepada warga terdampak bencana di Lampung," katanya. 

Senada dengan Aprozi, Sri Wulan dari Fraksi Partai NasDem mengucapkan terima kasih atas kinerja Kemensos yang sigap dalam menangani banjir bandang di Grobogan, Jawa Tengah. 

"Terima kasih atas respons cepatnya terhadap kasus banjir di Grobogan. Begitu kami WhatsApp, tim Kemensos langsung turun ke lapangan."

"Pak wakil menteri sosial (wamensos) (Agus Jabo) juga ikut mendampingi dan langsung melakukan evaluasi di lokasi," ujar Sri Wulan.

Baca juga: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, Ini Besaran Bansos BPNT 2025

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com