Beda Efisiensi Anggaran Era Soeharto dan Prabowo Demi Makan Gratis, Dulu Gaji Pejabat Dipangkas

TRIBUNJATIM.COM - Anggaran efisiensi yang pemerintah belakangan menjadi sorotan publik.

Pasalnya, pemutusan kerja disebut-sebut marak terjadi akibat hal ini.

Usut punya usut, efisiensi ini juga pernah dilakukan di era Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto.

Tujuannya sama, yaitu makan gratis.

Kala itu Soeharto memotong gaji pejabat hingga menteri.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran hampir seluruh kementerian.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Alasan Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan, Meski ‘Efisiensi Anggaran’, Kemenhan: Pakar Komunikasi

Arahan terkait efisiensi anggaran tersebut dikeluarkan pada 22 Januari 2025 lalu lewat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi tersebut diputuskan pemerintah untuk membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, dalam APBN 2025, program MBG mendapat anggaran Rp 71 triliun.

Prabowo telah meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk menambah jumlah penerima manfaat, dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang. 

Dampaknya semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai Rp 306,7 triliun. 

Anggaran yang dipangkas antara lain adalah belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah (TKD).

Baca juga: Nasib Yusuf Dirumahkan Efek Efisiensi Anggaran, Padahal 7 Tahun Mengabdi Jadi Kontributor TVRI

Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu sampai 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing.

Rupanya, pada masa pemerintahan Soeharto, pernah ada kebijakan serupa dengan MBG.