Beda Efisiensi Anggaran Era Soeharto dan Prabowo Demi Makan Gratis, Dulu Gaji Pejabat Dipangkas

Hanya saja, pada kala itu, program menyasar masyarakat kurang mampu, terutama pekerja yang terkena PHK akibat krisis moneter 1998, bukan siswa.

Pemerintah membutuhkan dana besar untuk program makan gratis tersebut hingga memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran.

Namun, efisiensi anggaran dilakukan bukan dengan memotong anggaran kementerian dan lembaga negara ataupun mengurangi anggaran ke daerah seperti yang diputuskan Prabowo.

Pada saat itu, Soeharto melakukan efisiensi anggaran dengan memotong gaji menteri dan pejabat tinggi (eselon).

Dilansir dari pemberitaan Harian Kompas yang terbit pada 18 Maret 1998 yang dirangkum dalam buku berjudul "Kita Hari Ini 20 Tahun yang Lalu", Menteri Sosial (Mensos) Siti Hardiyanti Rukmana mengatakan pemerintahan Presiden Soeharto butuh tambahan anggaran besar untuk membiayai program makan gratis. 

Menurut Tutut, sapaan akrabnya, program itu diberi nama program Kesetiakawanan Sosial, di mana dalam implementasinya, pemerintah memotong gaji bulanan semua menteri dan juga pejabat eselon I untuk disumbangkan untuk pembelian makan gratis. 

Tak hanya para menteri dan pejabat eselon, diungkapkan Tutut, gaji yang diterima Presiden Soeharto juga ikut dipotong untuk membiayai program Kesetiakawanan Sosial. 

Baca juga: Gaji ke-13 dan 14 ASN 2025 Bakal Ditiadakan karena Efisiensi Anggaran, Benarkah? ini Kata Kemenkeu

"Bapak Presiden telah bersedia dipotong gaji pokok dan tunjangannya selama satu tahun penuh untuk disumbangkan dalam program ini," ucap Tutut kala itu. 

"Menteri menteri pun bersedia dipotong gaji pokoknya selama satu tahun. Sementara pejabat eselon I dipotong sesuai kemampuannya," tambahnya.

Selain memotong gaji para para menteri dan pejabat eselon I, Soeharto juga mencari tambahan pendanaan program Kesetiakawanan Sosial dengan menggalang dana dari para konglomerat. 
Tutut menguraikan, semua dana yang terkumpul itu akan dimasukan ke dalam rekening bank. 

Ia berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya dari penggunaan dana program Kesetiakawanan Sosial sebagai transparansi untuk masyarakat.

Dikatakan Tutut, dana program Kesetiakawanan Sosial digunakan terutama untuk membantu tenaga kerja (korban PHK) yang selama ini belum tersentuh proyek-proyek padat karya. 
"Misalnya saja dari dana tersebut diberikan sebungkus nasi setiap hari. Syaratnya, harus membeli nasi di warung yang ada di sekitarnya. Sehingga juga bisa membentu warung-warung itu," ungkap Tutut.

Baca juga: Alasan Presiden Prabowo Lakukan Efisiensi Anggaran hingga Rp306 Triliun Diungkap Menkeu Sri Mulyani

Kebijakan jangka pendek 

Kebijakan makan gratis bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak krisis moneter. 

Sasaran utama makan gratis adalah warga yang terkena PHK.