Berita Viral
Imbas Efisiensi Anggaran dari Presiden Prabowo, MK Hanya Bisa Menggaji Karyawan Hingga Mei 2025
Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
lihat foto
Lantas apa alasan Presiden Prabowo Subianto lakukan efisiensi anggaran kementerian hingga Rp 306 triliun?
Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan soal efisiensi anggaran dan menutup celah-celah potensi kebocoran APBN untuk dikorupsi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun.
Baca juga: Nasib BLT usai Anggaran Kemensos Dipangkas Rp1,3 Triliun, Gus Ipul Jelaskan, Ada Bansos Tambahan?
Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better.
Selain itu, Presiden juga berulang kali menekankan ingin menutup celah-celah korupsi.
"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan," ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025), dikutip dari Tribunnews.
Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.
Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan.
Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.
Baca juga: Anggaran Dipangkas, BKN Imbau ASN Cari Cara Kerja Baru yang Lebih Adaptif: Menguji Ketangguhan
"Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian," tuturnya.
Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang.
Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.
"Untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," imbuh Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan anggaran di hampir seluruh kementerian dan lembaga.
Pemotongan anggaran tersebut mengakibatkan penyesuaian program kerja hingga efisiensi operasional besar-besaran.
| Nefri Dipenjara 1,5 Tahun Cuma Karena Ambil Sandal, Mantan Majikan Tak Terima Rugi Rp 15 Juta |
|
|---|
| Sosok Tita Delina yang Digugat Rp120 Juta Gegara Jual Nastar ke Klinik Gigi: Pasien Suka Roti Saya |
|
|---|
| Tangis Sriana Ibu 5 Anak Ditinggal Mati Suami Ojek Kena Begal, Bingung Ditagih RS Rp 38 Juta |
|
|---|
| Padahal Terbukti Tapi Kepsek yang Jual Seragam Rp 1,1 Juta ke Wali Murid Belum Disanksi |
|
|---|
| Ulah Penjaga Nekat Gembok Sekolah Hingga Bikin 140 Siswa Belajar di Teras, Sakit Hati Gagal PPPK |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.