Imbas Efisiensi Anggaran dari Presiden Prabowo, MK Hanya Bisa Menggaji Karyawan Hingga Mei 2025

TRIBUNJATIM.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran MK ikut terkena blokir Rp 226 miliar.

Hal ini membuat MK memiliki sejumlah masalah.

Salah satunya adalah hanya bisa menggaji pegawai sampai Mei 2025.

Baca juga: Alasan Presiden Prabowo Lakukan Efisiensi Anggaran hingga Rp306 Triliun Diungkap Menkeu Sri Mulyani

Hal tersebut diungkap Sekjen MK, Heru Setiawan, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/5/2025).

Mulanya, Heru menjelaskan MK memiliki pagu anggaran sebesar Rp 611,4 miliar.

Namun realisasi anggaran sudah mencapai Rp 316 miliar atau setara 51,73 persen.

"Sisa anggaran saat ini adalah Rp 295 miliar. Masing-masing kami alokasikan Rp 83 miliar untuk belanja pegawai, belanja barang Rp 198 miliar dan belanja modal Rp 13 miliar," ujar Heru.

Berdasar informasi dari Dirjen Anggaran pada Selasa (11/2/2025) malam, MK mendapatkan blokir anggaran sebesar Rp226,1 miliar.

Dengan begitu, pagu anggaran kini berubah menjadi Rp385,3 miliar.

"MK mendapat blokir sebesar Rp 226,1 miliar. Terdiri dari Rp 214 miliar belanja barang dan Rp 11 miliar belanja modal. Dari blokir tersebut pagu anggaran MK berubah menjadi Rp 385,3 miliar," jelasnya.

Heru menjelaskan pemblokiran itu berdampak besar terhadap ketersediaan anggaran MK.

Kini, sisa anggaran yang dapat digunakan hanya tinggal Rp 69 miliar.

Akibatnya, kata Heru, MK kini mengalami defisit anggaran untuk pembayaran gaji pegawai hingga belanja modal.

Ia menyebut sisa anggaran hanya bisa dipakai membayar gaji dan tunjangan Rp45 miliar.

Selain itu, pembayaran tenaga PPNPN dan tenaga kontrak Rp 13 miliar, langganan daya dan jasa Rp9 miliar, tenaga outshorcing Rp 610 juta dan honorium perbantuan persidangan perkara Rp 409 juta.

"Rencana sisa Rp 69 miliar tersebut, kami alokasikan pembayaran gaji dan tunjangan Rp 45 miliar. Dengan demikian terhadap pemotongan, kami memiliki dampak. Kami alokasikan gaji dan tunjangan Rp 45 miliar. Kami alokasikan sampai bulan mei 2025," jelasnya.

Ia menuturkan komitmen dalam rangka PHPU pilkada tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa.

Termasuk kebutuhan penanganan PUU, SKLN dan perkara lainnya hinvga akhir tahun.

Selain itu, kata Heru, komitmen untuk pemeliharan kantor seperti pemeliharaan gedung, kendaraan peralatan mesin dan keperluan pokok perkantoran lainnya tidak dapat dibayarkan.

"Kami berdasar hal tersebut mengajukan pemulihan anggaran yaitu pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 38 miliar untuk Juni sampai Desember. Operasional pemeliharaan kantor Rp 20 miliar. Penanganan perkara pilkada 5 tahunan dan PUU sebesar Rp 130 miliar," pungkasnya.

Kebijakan Prabowo

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Diantaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi hingga perbaikan sektor kesehatan.

Alasan Prabowo

Kebijakan efisiensi anggaran belakangan menjadi sorotan publik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306 triliun agar beban APBN berkurang.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan.

Lantas apa alasan Presiden Prabowo Subianto lakukan efisiensi anggaran kementerian hingga Rp 306 triliun?

Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan soal efisiensi anggaran dan menutup celah-celah potensi kebocoran APBN untuk dikorupsi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun.

Baca juga: Nasib BLT usai Anggaran Kemensos Dipangkas Rp1,3 Triliun, Gus Ipul Jelaskan, Ada Bansos Tambahan?

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better.

Selain itu, Presiden juga berulang kali menekankan ingin menutup celah-celah korupsi.

"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan," ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025), dikutip dari Tribunnews.

Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan.

Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

Baca juga: Anggaran Dipangkas, BKN Imbau ASN Cari Cara Kerja Baru yang Lebih Adaptif: Menguji Ketangguhan

"Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian," tuturnya.

Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang.

Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.

"Untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan anggaran di hampir seluruh kementerian dan lembaga.

Pemotongan anggaran tersebut mengakibatkan penyesuaian program kerja hingga efisiensi operasional besar-besaran.

Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025.

Prabowo menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD).

Sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai Rp 306,6 triliun. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com