Adian Napitupulu Singgung Efisiensi Anggaran Demi Program MBG: Kenyang Semua, Sekolahnya Gak Ada

TRIBUNJATIM.COM - Efisiensi anggaran membuat sejumlah pembangunan ditiadakan, hingga berimbas pada hilangnya banyak pekerjaan.

Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipotong sampai Rp81,38 triliun pada tahun 2025.

Pagu anggaran KemenPU yang awalnya Rp110,95 triliun, kini tersisa Rp29,57 triliun.

Baca juga: Petugas Pintu Air 14 Tahun Mengabdi Kini Di-PHK karena Efisiensi Anggaran: Inikah Balasan ke Kami?

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.

Ia menyebut, 2,5 juta orang akan menganggur akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Adian Napitupulu membeberkan, dengan anggaran saat ini, Kementerian PU tak bisa membangun 9.300 unit sekolah di seluruh Indonesia.

Bahkan dari target 2.034 unit madrasah, kini hanya bisa dibangun 86 unit saja.

"Pekerja konstruksi kita sampai 2 juta-2,5 juta orang bakal nganggur. Banyak lah," kata Adian Napitupulu, dikutip dari tayangan di kanal YouTube CNN Indonesia.

Efisiensi anggaran dialihkan untuk program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah.

Adian Napitupulu berpendapat, program makan bergizi gratis memang baik untuk rakyat.

"Kita kasih makan anak-anak, setuju, baik (niatnya). Gizi mereka harus bagus, protein harus bagus," ujarnya.

Tetapi ketika semua sudah kenyang dan gizinya terpenuhi, lantas mereka semua kekurangan sekolah karena anggaran dipotong.

"Tapi kemudian 10.000 sekolah tidak terbangun. Setelah perut kenyang, ruangan sekolahnya enggak ada," kata Adian Napitupulu.

DPR RI kini menunda pembahasan efisiensi anggaran sampai ada perumusan yang baru.

Melansir TribunnewsBogor.com, Adian berharap akan ada jalan keluar demi bisa menjalankan pembangunan dan makan bergizi gratis beriringan.

"Bisa enggak kita buat program makannya jalan, sekolahnya ada, jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi."

"Enggak ada sekolah yang dibangun dalam satu tahun ini. Memang betul kenyang semua, makan semua, sekolahnya enggak ada," kata Adian Napitupulu.

Selain pembangunan sekolah, intruksi Presiden Prabowo Subianto menjaga ketahanan pangan justru bertolak belakang dengan efisiansi anggaran.

Adian menerangkan, di Indonesia ini terdapat 7,3 juta hektare sawah.

Dengan adanya efisiensi anggaran, Kementerian PU hanya sanggup membangun irigasi 450 hektare dan irigasi 16.000 hektare.

"Artinya akan ada enam juta sekian ada irigasi yang tidak perbaiki, pasti berdampak dengan ketahanan pangan. jadi ya bingung," katanya.

Menurutnya, APBN dengan efisiensi anggaran justru menjadi pemangkas lapangan pekerjaan.

"Kita bisa lihat RRI dan TVRI katanya sudah mau dirumahkan, dan itu banyak banget," katanya.

Baca juga: Kades Mengundurkan Diri Pilih Kerja di Jepang, Gajinya Bisa 10 Kali Lipat, Keputusan Disorot

Adian Napitupulu mengatakan bahwa negara Indonesia kini sudah tidak memiliki uang alias krisis.

"Memang betul kalau ada orang bilang ini tanda krisis betul juga ya, karena defisit kita Rp401 triliun, sekarang potensial Rp600 triliun."

"Utang luar negeri jatuh tempo Rp1.300 triliun. Jadi memang udah kagak ada duit," papar Adian Napitupulu.

Bahkan anggota DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto juga terancam tak mampu memenuhi janji politik saat kampanye lalu.

"Teman parlemen juga bingung, kita kan ada rese, turun ke bawah melihat jalan rusak dan sebagainya, kita akan perjuangkan untuk diperbaiki, tapi begitu diperjuangkan uangnya enggak ada."

"Kalau kita bangun jalan, jembatan gantungnya enggak dibangun. Kita bangun jembatan gantung, irigasinya hilang karena enggak ada lagi yang bisa digeser-geser."

"Kita semacam bohong bareng-bareng. Anggota DPR dan pemerintah punya janji di dapil dan semua tidak bisa direalisasi," beber Adian Napitupulu.

Lantas apa alasan Presiden Prabowo Subianto lakukan efisiensi anggaran kementerian hingga Rp306 triliun?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better.

Selain itu, Presiden juga berulang kali menekankan ingin menutup celah-celah korupsi.

"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan," ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan.

Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

"Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian," tuturnya.

Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang.

Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi delapan persen.

"Untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan anggaran di hampir seluruh kementerian dan lembaga.

Pemotongan anggaran tersebut mengakibatkan penyesuaian program kerja hingga efisiensi operasional besar-besaran.

Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025.

Prabowo menargetkan penghematan sebanyak Rp50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD), sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai Rp306,6 triliun.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com