Viral Ormas Geruduk Kantor Satpol PP karena Tak Terima Spanduk Dicopot, Akhirnya Dipasang Lagi

TRIBUNJATIM.COM - Aksi sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) menggeruduk kantor Satpol PP di Senen, Jakarta Pusat, disorot.

Aksi penggerudukan diduga karena permasalahan spanduk milik ormas tersebut yang dicopot anggota Satpol PP.

Video yang menampilkan aksi sejumlah anggota ormas itu pun beredar luas di media sosial X.

Baca juga: Hanifah & 149 Siswa SMAN 7 Cirebon Gagal Ikut SNBP 2025, Sekolah Tanggung Jawab Beri Bimbel Gratis

Dalam video yang beredar, salah satu anggota ormas tersebut terlihat sedang melakukan panggilan video dengan seseorang.

Namun tidak diketahui secara pasti siapa orang dalam panggilan video tersebut.

Tepat di samping anggota ormas terlihat ada anggota Satpol PP yang sedang menyimak percakapan melalui video call tersebut.

Kemudian anggota Satpol PP tersebut sempat berbicara dengan orang yang ada di panggilan video.

"Siap, saya pastikan kepada anggota agar dipasang sesuai dengan titiknya kembali," ujar anggota Satpol PP tersebut.

Mendengar pernyataan itu, sejumlah anggota ormas yang berada di lokasi langsung berteriak.

"Siap, kita kawal ketum, sampai dipasang kembali," kata anggota ormas kepada seseorang yang berada di video call tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Jakarta Pusat, TP Purba mengatakan, peristiwa ini terjadi karena ada kesalahan komunikasi.

"Itu hanya kesalahan komunikasi saja," kata Purba kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025) lalu.

"Dan pas ormas itu datang untuk mengonfirmasi tentang waktu pencopotan banner," imbuhnya.

Menurut dia, anggota Satpol PP mencopot spanduk ormas tersebut karena sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.

"Seharusnya banner dicopot sendiri kan kalau sudah habis masa tayangnya, sesuai dengan surat rekomendasi bagi seluruh ormas ataupun paguyuban," jelas Purba.

Sementara itu, Kasatpol PP Kecamatan Senen, Aris Cahyadi menambahkan, pihaknya tidak mengetahui jika ormas tersebut sudah mengajukan perpanjangan waktu pemasangan spanduk.

"Kami tidak tahu, jikas ormas itu memperpanjang pemasangan banner, sehingga tidak berakhir 7 Februari 2025," ucap Aris.

Baca juga: Pagar Laut Selesai Dibongkar, Nelayan Senang Pendapatan Bertambah, Nasib Kades Kohod Kecut: Diam

Di sisi lain, aktivitas organisasi masyarakat (ormas) disebut telah merugikan proses investasi hingga ratusan triliun rupiah.

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, pun merespons adanya keluhan tersebut di wilayahnya.

Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa ia punya solusi atas permasalahan tersebut.

Menurut dia, laporan aktivitas ormas nakal yang menghambat investasi juga terjadi di wilayah Jawa Barat.

"Oh iya, bahwa negara itu harus hadir melindungi masyarakat yang di dalamnya adalah juga para pengusaha," ujar Dedi kepada Kompas.com di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

"Jadi, ketika nanti saya jadi Gubernur, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan, pendataan, dan tindakan yang nyata, terukur, agar investasi tidak diganggu oleh siapa pun, termasuk diganggu oleh oknum ormas," tegasnya. 

Dedi menegaskan bahwa dirinya akan langsung turun tangan atau hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan dari ormas nakal.

Ia bahkan mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Selama kepemimpinannya tersebut, tidak ada ormas yang berani mengganggu investasi di wilayah Purwakarta.

"Pengusaha ini kan investasinya melibatkan banyak orang untuk bekerja," katanya.

"Maka, ketika saya dulu memimpin jadi Bupati Purwakarta itu clear, jarang sekali, bahkan selama saya memimpin, hampir enggak ada ormas yang mengganggu investasi," imbuh Dedi.

"Iya, saya tahu, alurnya sudah tahu. Wilayahnya sudah tahu, dan saya dari dulu selalu hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan," tuturnya.

Meski begitu, Dedi belum menyebutkan wilayah Jabar mana yang investornya sering diganggu oleh oknum ormas.

Ia sendiri sudah memetakan wilayah-wilayah di Jabar yang sering diganggu ormas.

Dedi juga tak menjawab secara lugas soal sanksi konkret apabila ada ormas yang masih mengganggu investasi.

Ia hanya menyebut bahwa sanksi pembubaran ormas berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia akan terus menjamin para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat.

Yakni dengan cara menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi kepada para pengusaha.

Agar para pengusaha mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari gangguan eksternal.

"Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat."

"Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai problem para pengusaha supaya nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin," tuturnya.

"Kami juga menjamin akan menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi agar berjalan dengan lancar," tuturnya.

Baca juga: Pengemis Lansia Bawa Uang Rp40 Juta Diamankan Satpol PP, 2 Jam Minta-minta Bisa Dapat Rp150 Ribu

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga menyoroti permasalahan ini.

Bey Machmudin meminta ormas tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.

Bey mengakui bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu oleh aksi oknum ormas yang meresahkan.

Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).

Dalam forum diskusi dengan pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi pada Senin, Bey menegaskan pentingnya menjaga stabilitas investasi.

"Iklim investasi ini harus tetap kondusif. Kita harus berdiskusi dan berdialog untuk mencari solusi terbaik," kata Bey.

"Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif," ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).

Dengan berbagai langkah strategis yang disiapkan Dedi Mulyadi dan dukungan dari pemerintah provinsi, diharapkan iklim investasi di Jawa Barat akan semakin kondusif dan menarik bagi para investor.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com