Curhat Karyawan KemenPU Kena PHK Imbas Efisiensi Anggaran, Fasilitas Kantor Dipangkas: Jadi Gelap

TRIBUNJATIM.COM - Inilah curahan hati karyawan KemenPU yang kena PHK imbas efisiensi anggaran.

Menurut perempuan yang karib disapa Erdsa (25), efisiensi anggaran tersebut akan berjalan lancar apabila dilakukan secara bijak. 

Misalnya, kata dia, pemangkasan terhadap biaya gathering karyawan yang biasa diteken pada nominal fantastis.

Akan tetapi, Erdsa menyampaikan bahwa yang dirinya rasakan selama menjadi karyawan KemenPU adalah justru keseluruhan karyawan terimbas dampaknya.

"Mungkin kalau PNS enggak terlalu kena dampaknya ya, karena mereka kan punya anggarannya sendiri walaupun banyak yang akan dipotong," kata Erdsa saat memberikan keterangannya kepada Warta Kota, Senin (17/2/2025).

"Cuman buat kami tenaga pendukung ini agak nyesek loh karena kan gaji kami tuh dari anggaran pembelajaan juga kan, otomatis dengan efesiensi ini banyak dong teman-teman kami yang di PHK (pemutusan hubungan kerja)," imbuhnya.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Pemkab Kediri Pangkas Perjalanan Dinas Rp 34 Miliar

Menurut Erdsa, selain dirinya, ada sekira 70 orang outsourcing KemenPU yang diduga dirumahkan untuk menutupi pembiayaan lainnya.

Erdsa sendiri, mengaku mulai dirumahkan sejak Januari 2025 lalu.

"Jadi dari pada nambah personel buat di atas, kenapa enggak sejahterakan yang di bawah? Padahal yang di bawah itu krusial loh jobdesknya," ungkapnya.

Selain itu, sebelum terkena layoff, Erdsa menyampaikan ada beberapa fasilitas kantor yang dipangkas buntut efisiensi anggaran.

Misalnya, penjatahan air minum dan listrik di lorong-lorong ruangan.

"Jadi lebih gelap, tapi ini enggak apa-apa, pengurangan radiasi kan ya, cuman dari segala macam kengerian akibat fasilitas dikurangin, PHK lebih menyeramkan," katanya.

Dia berharap, efisiensi ini bisa diterapkan sedemikian rupa dengan bijak, tanpa adanya tumpang tindih.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo memberikan klarifikasinya secara publik lewat akun instagram resmi Kemen PU, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu bukan Pengurangan Hubungan Kerja (PHK), melainkan sudah habis kontrak kerjanya.