Curhat Karyawan KemenPU Kena PHK Imbas Efisiensi Anggaran, Fasilitas Kantor Dipangkas: Jadi Gelap

TRIBUNJATIM.COM - Inilah curahan hati karyawan KemenPU yang kena PHK imbas efisiensi anggaran.

Menurut perempuan yang karib disapa Erdsa (25), efisiensi anggaran tersebut akan berjalan lancar apabila dilakukan secara bijak. 

Misalnya, kata dia, pemangkasan terhadap biaya gathering karyawan yang biasa diteken pada nominal fantastis.

Akan tetapi, Erdsa menyampaikan bahwa yang dirinya rasakan selama menjadi karyawan KemenPU adalah justru keseluruhan karyawan terimbas dampaknya.

"Mungkin kalau PNS enggak terlalu kena dampaknya ya, karena mereka kan punya anggarannya sendiri walaupun banyak yang akan dipotong," kata Erdsa saat memberikan keterangannya kepada Warta Kota, Senin (17/2/2025).

"Cuman buat kami tenaga pendukung ini agak nyesek loh karena kan gaji kami tuh dari anggaran pembelajaan juga kan, otomatis dengan efesiensi ini banyak dong teman-teman kami yang di PHK (pemutusan hubungan kerja)," imbuhnya.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Pemkab Kediri Pangkas Perjalanan Dinas Rp 34 Miliar

Menurut Erdsa, selain dirinya, ada sekira 70 orang outsourcing KemenPU yang diduga dirumahkan untuk menutupi pembiayaan lainnya.

Erdsa sendiri, mengaku mulai dirumahkan sejak Januari 2025 lalu.

"Jadi dari pada nambah personel buat di atas, kenapa enggak sejahterakan yang di bawah? Padahal yang di bawah itu krusial loh jobdesknya," ungkapnya.

Selain itu, sebelum terkena layoff, Erdsa menyampaikan ada beberapa fasilitas kantor yang dipangkas buntut efisiensi anggaran.

Misalnya, penjatahan air minum dan listrik di lorong-lorong ruangan.

"Jadi lebih gelap, tapi ini enggak apa-apa, pengurangan radiasi kan ya, cuman dari segala macam kengerian akibat fasilitas dikurangin, PHK lebih menyeramkan," katanya.

Dia berharap, efisiensi ini bisa diterapkan sedemikian rupa dengan bijak, tanpa adanya tumpang tindih.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo memberikan klarifikasinya secara publik lewat akun instagram resmi Kemen PU, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu bukan Pengurangan Hubungan Kerja (PHK), melainkan sudah habis kontrak kerjanya.

"Jadi teman-teman OP (operasi dan pemeliharaan) ini memang kami kontrak tahunan, jadi per-tahun kami upgrade (perbarui) kontrak-kontraknya," kata Dody dalam keterangan resminya, dikutip Senin (17/2/2025).

Dody berujar, pihaknya sempat terlambat melakukan perbaruan kontrak, sehingga hal tersebut baru dilakukan pada Februari 2025 ini.

"Biasanya kan kontrak kontrak begini selesai di bulan-bulan baru. Kontrak baru, tuh selesai di bulan November, Desember, tapi sampai detik ini kan belum selesai," ungkap Dodi.

"Bahkan ada di beberapa balai belum mulai, dikarenakan memang anggarannya masih proses politik anggaran," imbuhnya.

Di mana menurut Dody, politik anggaran tersebut akan bermula dari Kementerian Keuangan, presiden, dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari DPR, baru dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebelum Kemen PU memutuskan berkontrak dengan karyawan di posisi OP.

"Jadi bukan ada perumahan, tapi hanya sekadar update (pembaruan) kontrak yang belum kami kerjakan karena proses politik anggarannya belum selesai," ungkap Dody.

"Tapi sebenarnya teman-teman OP ini masih kerja loh, karena kalau teman-teman OP ini enggak kerja, yang susah juga saya loh, karena di beberapa tempat musim tanah udah ada yang mulai," pungkasnya. 

Sementara itu, Menteri Pariwisata RI, Widyanti Putri juga menanggapi soal efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: Alasan Menhan Melantik Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Sebut Tak Bertentangan Efisiensi Anggaran

Menurutnya, efisiensi anggaran itu membuatnya lebih bekerja secara efisien.

"Pemangkasan anggaran itu membuat kami lebih efisien, lebih sering berkolaborasi dengan klien, dan kawan-kawan dari swasta," kata Widyanti usai menghadiri acara Gerakan Wisata Bersih (GWB) di kawasan Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (16/2/2025).

Sebelumnya, Mantan Menteri Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Mahfud MD angkat bicara terkait efisiensi anggaran.

Kepada wartawan, dirinya juga mengaku merasakan kegaduhan yang ada akhir-akhir ini.

Ia pun berharap pemerintah segera menuntaskan masalah yang sudah telanjur mengakibatkan kepanikan di banyak sektor.

"Biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama kegaduhan terjadi dimana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah," kata Mahfud saat ditemui di kawasan Glodok Pancoran, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga masih menjadi pertanyaan.

"Karena misalnya kalau untuk ngasi makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK (pemutusan hubungan kerja) karena atau pengurangan kegiatan karena untuk keperluan MBG (makan bergizi gratis), itu kan yang perlu dipikirkan," jelas Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud menyebut jika hal ini tidak boleh disebut salah, sebab apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah hal yang benar.

Akan tetapi, lanjut dia, perlu ada penjelasan kepada rakyat terkait intruksi tersebut agar tidak timbul kegelisahan-kegelisaan.

"Dan target kapan stabil situasi ini, itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," kata Mahfud.

Bahkan di awal intruksi ini muncul, Mahfud menyebut jika pengurangan tenaga kerja di berbagai instansi sudah terlihat jelas.

"Sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat, ya tapi kita harus percaya karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya," pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com