Dilantik 20 Februari, Kepala Daerah Terpilih Harus Realisasi Janji Kampanye, DPRD Jatim: Terobosan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat dinilai akan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah setelah dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang.

Meski akan menghadapi sejumlah tantangan, namun kepala daerah terpilih tidak boleh melupakan aspek prioritas termasuk tetap menepati janji politik selama kampanye. 

Harapan ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah. Politisi asal PKB itu meminta agar kepala daerah yang akan dilantik itu dapat melakukan penyesuaian dengan cepat.

"Pertama, kami ucapkan selamat karena akan dilantik pada 20 Februari di Jakarta oleh presiden," kata Ubaidillah saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (18/2/2025). 

Baca juga: Sosok Renville Antonio, Bendum Partai Demokrat Tewas Kecelakaan di Situbondo, Eks Anggota DPRD Jatim

Dalam pelantikan 20 Februari nanti, ada 36 kabupaten/kota di Jawa Timur serta pasangan Khofifah-Emil sebagai gubernur dan wakil gubernur yang akan turut dilantik. 

Menurut Ubaid, Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat memang juga akan berdampak ke daerah.

Diantaranya, adalah dana transfer dari pusat ke APBD termasuk Kabupaten/kota. Hal ini menuntut inovasi kepala daerah. 

"Terkait dengan instruksi presiden terkait soal efisiensi anggaran semoga para kepala daerah bisa menerima dengan lapang dada dan harus mencari trobosan untuk bisa mencapai visi-misi. Efisiensi tentu akan berpengaruh pada APBD kabupaten/kota karena dana transfer pusat kena efisiensi semoga tidak ada PHK di lingkungan pemda akibat efisiensi," ujar Ubaid yang merupakan politisi muda itu.

Baca juga: Pekan Depan Dilantik, Khofifah-Emil Diminta Langsung Gaspol, DPRD Jatim: Tak Perlu Waktu Transisi

Sebagai legislator di DPRD Jatim, Ubaid berharap betul kepada kepala daerah, sekalipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran agar tidak melupakan janji politik saat kampanye Pilkada lalu. 

Program-program yang telah dijanjikan selama masa kampanye harus direalisasikan pada saat menjabat. Sebab, masyarakat menunggu gebrakan pemerintah daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. 

"Sehingga harus direalisasikan karena itu menjadi bagian dari visi dn misi," terang Ubaid.