DPRD Jatim Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa, Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran, Diteruskan ke Pusat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim memastikan tuntutan atau aspirasi yang disampaikan ribuan mahasiswa di Jawa Timur, bakal diteruskan kepada pemerintah pusat.

Sebagai wakil rakyat, dewan pun menegaskan akan turut mengawal aspirasi.

Pada Senin (17/2/2025), ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di DPRD Jatim. Salah satu yang disorot mahasiswa adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan oleh pemerintah pusat.

"Kami sebagai DPRD Jatim, sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD, akan dikirimkan surat resmi kepada DPR RI terkait tuntutan mahasiswa itu," kata anggota DPRD Jatim Fuad Benardi saat dikonfirmasi.

Fuad bersama beberapa anggota DPRD Jatim sempat menemui massa ditengah aksi yang digelar di depan gedung dewan.

Baca juga: Demo Ribuan Mahasiswa di DPRD Jatim Ricuh Saat Kritisi Kinerja Prabowo, Bakar Spanduk & Aksi Dorong

Tepatnya, sebelum kericuhan pecah. Fuad yang merupakan politisi muda itu memastikan dewan telah menampung berbagai tuntutan massa.

Sebab dia menyebut DPRD Jatim terbuka terhadap berbagai dialog atau komunikasi dengan berbagai elemen termasuk kalangan mahasiswa. Namun, lantaran kewenangan berada di pusat, maka DPRD Jatim menjamin aspirasi itu akan dikirim ke Jakarta.

"Apa yang menjadi permintaan dari mahasiswa itu kami tampung dan kami akan coba perjuangkan komunikasinya dengan pemerintah pusat," terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: Mahasiswa Untag Banyuwangi Gelar Demo, Desak Pemerintah Tak Pangkas Anggaran Sektor Pendidikan

Sebelumnya diberitakan, Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur tumplek blek di depan gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Kota Surabaya, Senin (17/2/2025). Aksi dengan tujuan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah pusat tersebut berlangsung ricuh. 

Aksi mahasiswa itu digelar sejak Senin siang. Mulanya, aksi tersebut diisi dengan orasi di atas mobil komando. Secara umum, para mahasiswa menyoroti kinerja 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran. Diantaranya, soal kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada sektor pendidikan.

Baca juga: Siswa Gagal Ikut SNBP Demo karena Sekolah Lalai, Berharap Keluhan Didengar Prabowo: Berikan Hak Kami

"Kita tidak butuh makan bergizi gratis. Sektor pendidikan tetap harus jadi prioritas," teriak salah seorang orator dalam aksi tersebut. 

Mahasiswa mengaku resah dengan beberapa kebijakan yang dinilai akan berdampak serius terhadap rakyat. Ada sejumlah tuntutan yang mereka bawa. Diantaranya, memang penolakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena dinilai mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Kemudian, mahasiswa menuntut agar hak-hak dosen yang mangkrak segera diberikan ke LP, seperti tunjangan kinerja atau Tukin bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik. Lalu, menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

"Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan," ungkap Aulia Thariq, Koordinator Aksi dalam penjelasannya.