Ketua PGRI Minta Perlindungan ke Dedi Mulyadi Atas Konflik Dana PIP, Ungkap Soal Jatah 30 Persen

TRIBUNJATIM.COM - Kisruh yang terjadi antara politisi PSI Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron dengan PGRI Kabupaten Karawang berbuntut panjang.

Mereka tak terima atas tindak dan ucapan Bro Ron saat meminta data penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Tindakan meminta data penerima bantuan PIP ini berasal dari aspirasi anggota Komisi X DPR RI.

Baca juga: Kisah Penjual Kacang Bungkus Jadi Vokalis Band, Kini Sudah Jadi Bupati, Ayahnya Tukang Becak

Bro Ron mendatangi sekolah SMPN 1 Kutawaluya untuk meminta data penerima PIP pada tahun 2020, 2021 dan 2022 lalu.

Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Uyat, lantas mengadukan tindakan Bro Ron ke Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

Uyat menerangkan, kala itu Bro Ron tak bertemu dengan kepala sekolah yang menjabat di tiga tahun tersebut.

"Dia tidak bertemu kepala sekolah karena sudah dimutasi, sekarang Plt," kata Uyat, dikutip dari tayangan di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL pada Minggu (16/2/2025).

Menurutnya, kepsek yang menjabat di tiga tahun tersebut kini menjadi Kepala SMPN 2 Kutawaluya.

Namun yang menjadi persoalan Uyat adalah tindakan dan ucapan Bro Ron.

Ia bercerita, saat itu Bro Ron seolah mengintimidasi guru-guru yang tidak mengetahui duduk persoalan mengenai PIP aspirasi di tahun 2020, 2021 dan 2022 lalu.

Bahkan menurutnya, Bro Ron yang datang dengan 2 tim dan 6 pengawal, mengunci ruangan berisi guru-guru tersebut demi bisa mendapat data PIP.

Uyat bercerita, Bro Ron sampai mencaci maki guru dan menuduhnya sebagai maling.

Uyat mengungkap, di Kabupaten Karawang, dana aspirasi anggota DPR RI dikelola melalui pokir.

Sehingga data yang diminta Bro Ron tersebut tidak tersedia, "Karena enggak ada data."

Pasalnya, menurut Uyat dana ada orang suruhan yang meminta jatah sebanyak 20 sampai 30 persen.