Siswa sampai Patungan Demi Upah Guru Ekstrakurikuler Imbas Tak Digaji Kepsek, Padahal SPP Rp250 Ribu

TRIBUNJATIM.COM - Unjuk rasa digelar sebanyak 850 pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bekasi pada Senin (17/2/2025).

Mereka menggelar aksi damai di tengah apel upacara di halaman sekolah karena kecewa dengan kepemimpinan kepala sekolah mereka.

Seorang pelajar berinisial J mengungkapkan, ratusan pelajar akhirnya terpaksa berunjuk rasa.

Baca juga: Ketua PGRI Minta Perlindungan ke Dedi Mulyadi Atas Konflik Dana PIP, Ungkap Soal Jatah 30 Persen

Saking kecewanya, aksi unjuk rasa dilakukan para pelajar ketika kepala sekolah sedang menyampaikan amanat upacara.

"Itu aksinya ketika kepala sekolah sedang menyampaikan amanatnya," kata seorang pelajar berinisial J saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Saat kepala sekolah menyampaikan amanat, sejumlah pelajar langsung membentangkan spanduk di tengah kerumunan massa aksi.

Terlihat Kepala MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana, beberapa kali berusaha berbicara di depan siswa.

Namun ucapan Nina tak dihiraukan muridnya, justru membuat suasana makin kacau.

Dua spanduk berukuran besar juga mereka pasang di tembok bangunan sekolah, tepat di belakang podium tempat kepala sekolah menyampaikan amanat upacara.

Spanduk tersebut berisi kritik pelajar terhadap kepemimpinan kepala sekolah.

Salah satunya bertuliskan, "ekskul mati, uang mati, ini sekolah atau dana pribadi?".

Ungkapan dalam spanduk ini mengritik kebijakan kepala sekolah yang dianggap kurang peduli terhadap kegiatan ekstrakurikuler.

Pasalnya, menurut para pelajar, kepala sekolah berencana membekukan salah satu ekstrakurikuler.

Selain itu, sekolah juga disebut tak menggaji pembina ekstrakurikuler.

Salah satu kebijakan yang membuat pelajar kecewa karena kepala sekolah diduga tak pernah memberi upah bulanan kepada pembina ekstrakulikuler.

Hal ini membuat pelajar terpaksa menyisikan uang jajannya untuk urunan membayar gaji pembina ekstrakulikuler.

"Jadi, anak-anak yang ekskul itu putar otak, entah itu nombok pakai uang sendiri atau apa, supaya bisa bayar gaji pelatihnya gitu," ujar J saat dikonfirmasi, Senin.

J menyatakan, padahal uang SPP Rp250.000 setiap bulannya.

Namun tidak sebanding dengan kebijakan kepala sekolah yang enggan memberikan upah kepada sang pembina ekstrakurikuler.

"Kegiatan ekstrakurikuler tidak dibiayai, bahkan gaji pembina per bulan tidak dikeluarkan sama sekali," ungkapnya.

J juga menyebutkan, pelajar kecewa dengan kepemimpinan kepala sekolah karena kegiatan wisuda yang akan dijalani pelajar Kelas XII ternyata dikomersialkan.

Pasalnya, setiap calon wisudawan diwajibkan mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 juta hanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

"Itu enggak masuk akal karena Rp1 juta itu sudah mahal banget. Tapi, pihak sekolah masih minta," ungkap dia.

Baca juga: Kisah Penjual Kacang Bungkus Jadi Vokalis Band, Kini Sudah Jadi Bupati, Ayahnya Tukang Becak

Tak hanya soal permasalahan upah pembina ekstrakulikuler dan biaya wisuda.

Mereka juga kecewa dengan kepemimpinan kepala sekolah terkait fasilitas sekolah yang dianggap kurang layak.

J mengungkapkan, saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah pada 2023, kepala sekolah pernah berjanji akan membangun fasilitas seperti kamar mandi, fingerprint, dan kamera CCTV.

Meskipun beberapa fasilitas tersebut telah terealisasi, pelajar merasa tidak mendapatkan manfaat yang sesuai.

"Contohnya toilet, kerannya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah," jelas J.

Atas berbagai masalah ini, para pelajar menuntut agar kepala sekolah mundur dari jabatannya.

J menyatakan, desakan ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, yang turun langsung untuk mendengar aspirasi para pelajar.

"Kami minta Ibu turun (jabatan) atau ganti kepala sekolah," kata J.

Kompas.com telah berupaya menghubungi sang kepala sekolah, namun hingga kini nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.

Dalam aksinya, pelajar juga membentangkan spanduk bertuliskan, "minta prestasi tapi tidak difasilitasi".

Kritik tajam juga dibubuhkan pelajar lewat dua spanduk besar yang mereka pasang di tembok sekolah.

Dua spanduk tersebut masing-masing bertuliskan, "transparansi atau mundur" dan "minta dipilih, minta didengar, sudah terpilih enggak mau mendengar #antikritik".

Atas berbagai masalah ini, para pelajar menuntut agar kepala sekolah mundur dari jabatannya.

J menyatakan, desakan ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, yang turun langsung untuk mendengar aspirasi para pelajar.

"Kami minta Ibu turun (jabatan) atau ganti kepala sekolah," tegas J.

Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para siswa, akun OSIS MAN 2 Kota Bekasi mengurai rangkuman.

Bahwa ada enam poin alasan para siswa menggelar demo hari ini, di antaranya:

1. Ketiadaan transparansi dana. Perencanaan anggaran yang menyeleweng, walu murid siswa/i kerap dituntut membayar sejumlah uang lagi untuk kegiatan
2. Fasilitas yang tidak memadai. Ketiadaan dan rusaknya fasilitas penunjang KBM seperti: proyektor, meja-kursi dan kelas/lab yang tidak disegerakan perbaikan
3. Ketidakadilan kegiatan. Ekstrakurikuler dan pengajuan perlombaan siswa/i kesulitan beraktivitas dalam mengembangkan minat ataupun bakat
4. Kecurigaan penyelewengan jabatan. Kebijakan pemimpin yang otoriter sehingga lembaga lainnya serasa tak berdaya di bawah kekuasaannya
5. Efisiensi anggaran. Banyak kegiatan atau jadwal tahunan yang dipangkas menyebabkan disorientasi. Efisiensi ini menghemat pengeluaran, sehingga pendanaan dapat dipindahkan ke lainnya
6. Hak siswa/i kelas XII seperti kelulusan dan buku tahunan yang seakan tidak diprioritaskan padahal dalam hitungan bulan kami akan selesai

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com