Begini Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Sektor Hotel dan Usaha Kuliner di Kabupaten Kediri

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk perhotelan dan kuliner.

Satu di antara yang terdampak adalah industri hotel dan pariwisata, yang harus mencari solusi untuk tetap bertahan dalam kondisi ini. 

General Manager Favehotel Kediri, Kasila Arimba Grace, mengungkapkan, kebijakan pemerintah harus tetap diikuti, meskipun memberikan dampak serius bagi industri perhotelan dan pariwisata.

Namun, menurutnya, pelaku usaha tidak bisa hanya pasrah tanpa mencari solusi alternatif.

"Kami belum bisa mengukur dampaknya secara maksimal karena Januari dan Februari memang periode paceklik bagi hotel. Namun, alhamdulillah, hingga saat ini masih cukup baik," katanya saat ditemui, Senin (17/2/2025). 

Kasila menambahkan, sektor perhotelan masih mendapat pemasukan dari pasar pemerintahan, dan bahkan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Biasanya, di awal tahun, baik pemerintah maupun perusahaan swasta mulai menjalankan anggaran mereka, sehingga tingkat okupansi hotel pun meningkat. 

Namun, tantangan baru muncul karena Maret adalah bulan Ramadan, yang biasanya juga menjadi periode sepi bagi hotel. 

Untuk menyiasati penurunan tingkat hunian selama bulan puasa, Favehotel Kediri menghadirkan program khusus seperti acara buka puasa bersama dan ngabuburit yang telah berjalan selama dua tahun terakhir dengan hasil yang terus meningkat. 

"Jika market dari pemerintah di kabupaten mulai berkurang, kami akan mencoba menjangkau pasar di tingkat provinsi," tambahnya. 

Selain itu, hotel ini juga mencari sumber pendapatan lain melalui inovasi bisnis, seperti menjual makanan ringan di area Car Free Day (CFD) Simpang Lima Gumul (SLG).

Produk unggulan yang mereka jual adalah jajanan berbahan dasar ketan, yang diberi nama Jajan Setan.

Selain itu, program Barbeque Night yang telah diuji coba pada malam tahun baru juga mendapatkan respons positif, dengan tingkat keterisian mencapai 120 persen dari target awal. 

Baca juga: Hotel di Kota Malang Terdampak Kebijakan Efisiensi Anggaran, PHRI Serukan Inovasi untuk Bertahan

Kasila menegaskan, meskipun ada tantangan ekonomi, pihaknya berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. 

"Dari masa pandemi Covid-19 hingga sekarang, kami tidak pernah melakukan PHK. Kami selalu berusaha bertahan bersama karena semua orang tetap membutuhkan penghasilan," katanya. 

Di sisi lain, sektor kuliner juga turut merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

Eko Budi Wasono, pemilik Budy Catering di Kediri, mengungkapkan, hingga saat ini belum ada dampak signifikan terhadap bisnisnya. 

"Biasanya pada Januari dan Februari, instansi pemerintah masih dalam tahap perencanaan anggaran, jadi pesanan masih relatif sedikit. Namun, sekarang mulai ada yang masuk," ujarnya, Kamis (20/2/2025).

Pesanan yang diterima Budy Catering saat ini berasal dari beberapa satuan kerja (satker) di Kediri, seperti bagian Kesejahteraan Rakyat, Kominfo, Pembangunan, Inspektorat, dan BKD.

"Meskipun ada pengurangan pesanan dari dinas, kami masih bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan di luar sektor pemerintahan," tambahnya. 

Untuk menghadapi kemungkinan penurunan pesanan akibat efisiensi anggaran, Budy Catering menyesuaikan harga jual sesuai dengan biaya produksi.

Meski demikian, mereka berusaha untuk tidak mengurangi jumlah karyawan.

"Kami menerapkan sistem kekeluargaan. Banyak karyawan kami adalah ibu-ibu janda, yatim, dan putus sekolah. Saat ini ada sekitar 40 karyawan yang bekerja dengan kami," jelas Eko. 

Ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar, karena hal ini berpengaruh besar terhadap biaya produksi makanan.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah, tetapi kestabilan harga bahan baku juga penting agar usaha kami tetap bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.