Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pemkab Bondowoso Anggarkan Pengadaan Mobil Dinas Baru, Bupati Minta Dana Dikepras 50 Persen

Pemkab Bondowoso anggarkan pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati, bupati minta anggaran dikepras 50 persen.

Penulis: Sinca Ari Pangistu | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Sinca Ari Pangistu
EFISIENSI - Pj Sekda Bondowoso, Fathur Rozi saat diwawancarai awak media usai dilantik pada 17 Februari 2025. Dia mengatakan, Pemkab Bondowoso menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati yang baru dilantik.   

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati yang baru dilantik.  

Nilainya mencapai sekitar Rp 3 miliar, untuk pengadaan empat mobil dinas baru.

Namun demikian, karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD, anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp 1,5 miliar.  

Demikian dituturkan oleh Pj Sekda Bondowoso, Fathur Rozi, saat dikonfirmasi Tribun Jatim Network, pada Sabtu (22/2/2025).  

"Empat unit itu kurang lebih sampai Rp 3 miliar, kita potong itu jadi Rp 1,5 miliar," ujarnya.  

Ia menjelaskan, Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid yang meminta pemangkasan tersebut.  

Bahkan, semula Bupati Abdul Hamid Wahid disebutnya meminta agar tak perlu ada pengadaan mobil dinas.

Namun, karena menghormati proses penganggaran yang dilakukan kemarin, dirinya memperbolehkan, tapi dua mobil saja.

Karena, kata Fathur, Bupati Adul Hamid Wahid, mengutamakan azas kemanfaatan untuk masyarakat, di tengah kebijakan efisiensi anggaran. 

Baca juga: Alokasi Fogging Terdampak Efisiensi, Masyarakat Tulungagung Diminta Giat Lakukan PSN Cegah DBD

Sejatinya, pengadaan semula empat mobil.

Secara terperinci yakni untuk bupati, wakil bupati, dan istri masing-masing.  

"Beliau sendiri menyampaikan. Sudah lakukan efisiensi, jangan beli empat, cukup dua saja. Saya sebenarnya tak butuh itu," ujarnya.  

Disinggung tentang plot anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di tengah efisiensi, kata pria yang akrab disapa Fathur itu, untuk pembahasan anggaran bersama-sama dengan legislatif.  

Pihaknya tak mau efisiensi ini menjadi alasan tak bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved