Dedi Mulyadi Anggarkan Rp 1,2 T untuk Bangun Ribuan Ruang Kelas Sekolah Baru, Fokus Bebaskan Lahan

TRIBUNJATIM.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini menjadi sorotan.

Terbaru, ia menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.

Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

Selain itu, kebijakan terkait sektor lain juga dibuatnya.

Hingga Kamis (20/2/2025) malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp 5,5 triliun.

Dana itu akan dialihkan ke sektor prioritas seperti Pendidikan.

“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis, Kamis (20/2/2025), melansir dari Kompas.com.

Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun. Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program "Operasi Jabar Manunggal" untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Baca juga: Fakta Study Tour Siswa SMA Rp 3,8 Juta, Kepala Sekolah Dicopot Dedi Mulyadi, Murid Tetap Berangkat

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun, sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain," tegasnya.

Baca juga: Ternyata Siti Faizah Sudah 33 Tahun Mengabdi, Kepsek yang Dicopot Dedi Mulyadi Gegara Study Tour