Ancaman Dedi Mulyadi Copot Kepsek yang Bandel Berangkatkan Muridnya Study Tour: Tidak Segan

Ia menjelaskan, larangan yang ia sampaikan itu bukan soal renangnya.

Melainkan soal biaya renang yang sering dikeluhkan oleh orangtua siswa.

Sebelumnya viral di media sosial, puluhan siswa SD berbaring di lapangan sekolah.

Para siswa itu kemudian melakukan gerakan seperti sedang berenang.

Puluhan siswa melakukan gerakan itu sesuai dengan instruksi guru yang ada di antara mereka.

Video itu kemudian dinarasikan seolah kegiatan renang dilakukan di sekolah karena adanya larangan kegiatan renang.

"Imbas dihentikannya kegiatan renang, karena banyak orangtua protes.

Praktek renang dilaksanakan di lapangan," bunyi tulisan di video.

Kemudian disampaikan juga pada narasi bahwa seharusnya biaya renang bisa menggunakan dana BOS.

"Padahal ada Dana BOS, untuk SD minimal dapat 900rb/siswanya dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler," tulisnya lagi.

Menangapi itu, Dedi Mulyadi pun memberikan komentarnya di sela-sela kegiatan retret di Akmil Magelang.

"Saya melihat postingan guru olahraga memposting kegiatan anak-anak Sedang berenang yang dilakukan di atas lantai dan di atas meja," kata Dedi Mulyadi dikutip dari TikTok @dedimulyadiofficial, Selasa (25/2/2025).

Demul pun mengaku tahu maksud dan tujuan pembuatan video tersebut.

"Tetapi justru itu adalah melambangkan bahwa guru tersebut tidak ngerti esensi pendidikan dan arah pendidikan," kata dia lagi.

Dedi Mulyadi juga menjelaskan, ada banyak pelajaran yang bisa diberikan oleh guru pelajaran olahraga selain renang.

"Ada lari bisa ditekuni, jalan kaki, voli, sepak bola, tenis meja, dan beragam olahraga lain yang bisa dilakukan termasuk senam dan sejenisnya," kata dia.

Demul pun menegaskan bahwa keluhan orangtua bukan soal renangnya, tapi soal biayanya.

"Saya sampaikan bahwa keluhan orangtua selama ini bukan mengeluhkan renangnya, tapi mengeluhkan kolektifitas pembelian tiket renang yang dikoordinatorkan oleh guru, yang bekerja sama dengan kolam renang," bebernya.

Sehingga menurut Demul, seharusnya kegiatan berenang bisa tetap dilakukan asal guru tidak ikut campur dalam pembayaran.

"Jadi guru bisa tetap melakukan kegiatan renang, tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup Anda tunggu saja di kolam renangnya, mereka membeli tiket sendiri dan datang dengan sendirinya penuh kesadaran," ungkap Demul lagi.

Ia juga menegaskan, jangan sampai kegiatan renang ini menjadi hal yang wajib apalagi jika orangtua tidak memiliki biaya.

"Selanjutnya, apabila orangtuanya tidak punya kemampuan untuk berenang, kan banyak pembelajaran lain yang dilakukan tanpa mengeluarkan biaya," tandasnya.

Sementara itu, diketahui sekolah yang memposting video anak-anak praktek renang di lapangan ternyata SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih membantah soal narasi yang beredar di media sosial.

Menurut Mimi, narasi itu tidak seperti yang terjadi di sekolah.

Sebab, kata dia, praktik renang tetap akan dilaksanakan di kolam renang, bukan di lapangan.

"Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air. Masa renang di darat," kata Mimi dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Mimi mengungkap, teori itu berlangsung selama beberapa minggu sebelum akhirnya praktik di kolam renang.

"Pertama di sini dulu (sekolah), nanti baru renang di tempat renang," kata dia.

Sementara itu, diketahui sekolah yang memposting video anak-anak praktik renang di lapangan ternyata SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih membantah soal narasi yang beredar di media sosial.

Menurut Mimi, narasi itu tidak seperti yang terjadi di sekolah.

Sebab, kata dia, praktik renang tetap akan dilaksanakan di kolam renang, bukan di lapangan.

"Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air. Masa renang di darat," kata Mimi dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

"Pertama di sini dulu (sekolah), nanti baru renang di tempat renang," kata dia.

Dedi Mulyadi rela dicaci

Dedi Mulyadi rela dicaci terkait polemik study tour di SMAN 6 Depok.

Polemik study tour SMAN 6 Depok berbuntut panjang. Meski telah dilarang, ratusan siswa tetap berangkat ke Surabaya, Malang, dan Bali.

Akibatnya, Kepala SMAN 6 Depok, SF dicopot, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bersikap tegas dalam pelarangan ini justru mendapat banyak kritik.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan, tak mempermasalahkan cibiran yang datang kepadanya. Ia menilai langkah tegas ini diambil demi kebaikan siswa dan orangtua.

“Saya enggak ada masalah dicaci maki, dibilang Dedi Muliadi atau apa pun. Karena saya ini orangtua, tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, dikutip Senin (24/2/2025).

Baca juga: Penjelasan Humas Soal Siti Faizah Sudah Tak Bertugas Jadi Kepsek SMAN 6 Depok, Dicopot Dedi Mulyadi

Mencegah beban finansial orangtua

Salah satu alasan utama Dedi Mulyadi melarang study tour adalah demi meringankan beban ekonomi orangtua siswa.

Ia mengungkapkan, bagi keluarga yang hidup pas-pasan, biaya study tour bisa menjadi tekanan yang berat.

“Anda para siswa yang kaya-kaya mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga, tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu menimbulkan beban utang, bank emok, pinjol, bank Keliling,” kata Dedi.

Dedi juga mempertanyakan urgensi perjalanan ke luar provinsi dengan dalih kunjungan industri, padahal Jawa Barat sendiri memiliki banyak industri yang bisa dikunjungi.

“Industri itu di Jabar paling banyak. Orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa?,” ucap Dedi.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Jadikan Mobil Mercy sebagai Ambulans, Pak Gubernur akan Pakai Mobil Innova Zenix

Ratusan siswa tetap berangkat, kepsek dicopot

Meskipun sudah ada larangan dari Dedi, sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap melaksanakan study tour ke Jawa Timur dan Bali.

Setiap siswa dikenakan biaya Rp 3,8 juta dengan sistem subsidi silang.

Akibatnya, Dedi mencopot Kepala SMAN 6 Depok, yang tetap memberangkatkan siswa. Ia menegaskan aturan yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi.

“Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan UPTD dan Inspektorat untuk menelusuri sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen,” kata Dedi.

Keputusan ini mendapat berbagai reaksi. Sebagian pihak mendukung langkah tegas Dedi, tetapi tidak sedikit pula yang mengecamnya.

Namun, Dedi tetap berpegang pada prinsipnya bahwa kebijakan ini demi kebaikan bersama.

“Seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, ketika anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orangtua yang membangun arah pendidikan yang jelas,” kata Dedi.

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com