Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Dedi Mulyadi Bakal Hapus Acara Wisuda TK & SD, Tidak Ada Relevansi Sama Pendidikan: Berani Enggak?

Dedi Mulyadi mengungkapkan, biaya wisuda siswa TK dan SD tersebut membebani dan tidak ada relevansinya sama pendidikan.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
Tribunnews.com/Taufik Ismail
HAPUS WISUDA TK - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Ia meminta wisuda TK & SD dihapus. 

Pembatalan study tour ini mengikuti larangan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI.

Kepala SMAN 1 Cilaku, Tapip, menjelaskan bahwa kegiatan study tour ini awalnya diikuti oleh 130 siswa kelas 11 dari total sebanyak 432 siswa.

"Dari sebanyak 432 siswa kelas 11 yang ikut, tercatat ada 130 orang," katanya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/2/2025).

"Untuk ikut outing class tersebut setiap siswa membayar Rp1,5 juta, dan hal tersebut pun tidak bersifat wajib," imbuhnya.

Uang tour yang sempat dibayarkan pun akan dikembalikan ke orang tua siswa.

Baca juga: Mayor Teddy Ditegur Prabowo, Kini Harus Minta Maaf ke Jokowi Akibat Ulah Seskab: Saya Akan Bertemu

Sesuai rencana awal, para siswa seharusnya berangkat pada Senin (24/2/2025), ke Bandung untuk mengunjungi Saung Angklung Udjo.

Lalu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk melihat universitas negeri dan tempat wisata.

Mereka baru dijadwalkan kembali ke Cianjur pada Rabu (26/2/2025) malam.

Tapip menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program 5P Kebhinekaan dalam Kurikulum Merdeka yang mengombinasikan metode pembelajaran dan rekreasi.

"Formatnya macam-macam, bukan hanya sekedar belajar, tapi juga ada pikniknya yaitu disebut outing class atau pembelajaran di luar kelas," jelas Tapip.

"Dan itu pun hasil kesepakatan dari para siswa juga orang tua," kata dia.

Pihak orang tua juga menerima keputusan pembatalan study tour tanpa keberatan.

Sebagai gantinya, kegiatan 5P Kebhinekaan tetap akan dijalankan di lingkungan sekolah.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarni, menegaskan bahwa larangan ini sudah diinformasikan sebelumnya melalui surat edaran.

"Rencana kegiatan SMAN 1 Cilaku tidak jadi, karena sempat saya ingatkan agar tidak berangkat, karena sudah jelas ada surat edarannya," katanya.

Baca juga: Pria Diminta Bayar Buat Surat Jalan, Cuma Beri Rp5 Ribu ke Polisi untuk Beli Kopi: Saya Muak

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved