Sosok Kepala Daerah yang Tolak Mobil Dinas Rp 3 Miliar dan Pilih Beli Gerobak Sampah: Masih Layak

TRIBUNJATIM.COM - Belakangan ramai disoroti keputusan seorang kepala daerah untuk menolak pembaruan mobil dinas.

Menurutnya mobil dinas yang ada masih layak dipakai.

Adapun uang anggaran mobil dinas tersebut akan dialihkan ke sektor lain, yakni untuk membuat gerobak sampah.

Memilih untuk membeli gerobak sampah, sosok kepala daerah ini menjadi perbincangan.

Anggaran untuk pengadaan mobil dinas mencapai Rp 3 miliar, Wali Kota Yogyakarta pilih menggunakannya untuk beli gerobak sampah.

 Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menolak anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk mobil dinas.

Menurut Hasto, efisiensi angggaran diaplikasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan program-program urgent.

Kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Yogya ini selaras dengan pemerintah pusat yang menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Menolak anggaran Rp 3 miliar untuk mobil Dinas, Hasto menilai mobil dinas saat ini masih berumur 4 sampai 5 tahun, dan masih layak untuk digunakan sebagai mobil dinasnya.

Dia berpendapat, anggaran untuk mobil dinas baru senilai Rp 3 miliar lebih baik diperuntukkan untuk gerobak sampah.

Baca juga: Sariban Pria Asal Magetan Dikunjungi Wali Kota saat Wafat, Jasa Tak Lekang Waktu: Pahlawan Sejati

“Anggarannya (pengadaan mobil dinas) kan bisa sampai Rp 3 miliar untuk saya dan pak wakil. Itu lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah,” ujarnya saat ditemui sesuai serah terima jabatan di Balai Kota Yogyakarta, Senin (3/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Bangkapos.com, Selasa.

Mantan Bupati Kulon Progo ini mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar akan direfocusing pada perubahan dan digunakan untuk membuat 600 gerobak sampah.

Pihaknya pun sudah menghitung, untuk membuat gerobak sampah menyasar sekitar 600 RW di Kota Yogyakarta, dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp3 miliar, dengan harga per unit Rp5 juta.

“Saya akan buat 600an sesuai dengan jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh tiga koma sekian miliar dengan rata-rata unitnya Rp 5 juta,” ujarnya.

“Ngapain saya dibelikan mobil dinas wong mobil dinas yang lama masih bagus, ngapain dibelikan mebel baru gak usah mebel lama masih ada. Itu juga bisa untuk sampah (menangani),” ucapnya.

Hasto Wardoyo adalah kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta.

Sebelumnya, Hasto Wardoyo merupakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diangkat Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2019.

Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama dua periode.

Latar belakang Hasto Wardoyo bukanlah dari dunia politik, ia dikenal sebagai dokter dan pengusaha bidang jasa kesehatan.

Hasto Wardoyo merupakan putra asli Kulon Progo yang lahir pada 26 Maret 1964.

Hasto menghabiskan masa kecil di tempat kelahirannya. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Sermo III dan lulus Tahun 1976.

Baca juga: Berjalan Kaki sambil Tarik Perahu, Anggota DPR RI Nila Salurkan Bantuan pada Korban Banjir di Gresik

Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kokap dan lulus Tahun 1980.

Tak berselang kemudian, Hasto melanjutkan ke SMA Negeri 1 Wates dan menyelesaikan pendidikan menengahnya itu pada tahun 1983.

Ia lantas melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Enam tahun beselang, ia menyelesaikan pendidikan kedokteran dan menyandang gelar dokter dari kampus tersebut.

Hasto lantas melanjutkan pendidikan Spesialis I Fakultas Kedokteran UGM dan lulus tahun 2000.

Ia kemudian mengambil pendidikan Spesialis II di bidang obstetri dan ginekologi (dokter obgyn), atau biasa disebut spesialis kandungan, di kampus yang sama.

Ia menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) pada tahun 2006.

Baca juga: Momen Presiden Prabowo, SBY dan Jokowi Nyanyi Bareng di Depan Kepala Daerah: Koyo Jogja Istimewa

Setelah menyandang gelar dokter tahun 1989, Hasto mengawali kariernya sebagai dokter inpres yang ditugaskan di pedalaman Kalimantan.

Ia ditugaskan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang, Kalimantan Timur. 

Pria kelahiran Kulon Progo ini tercatat pernah menjabat sebagai dokter Rumah Sakit Daerah di beberapa daerah di Kaltim seperti di Kabupaten Kutai dan Kota Bontang.

Ia juga membuka praktek dokter umum di Bontang, Kaltim.

Lima tahun kemudian, Hasto meninggalkan kehidupannya sebagai dokter di Kalimantan Timur untuk kembali ke kampung halamannya, Kulon Progo, Yogyakarta.

Ia lantas menjadi dokter di RSUP Dokter Sardjito sejak 1995 dan menduduki jabatan penting di rumah sakit tersebut sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung, RSUP Dr. Sardjito (2010).

Baca juga: Mobil Dinas Baru Wali Kota Rp 1,4 Miliar, Warga Soroti Anggaran Daerah: Enak Ya, Kita yang Patungan

Hasto juga tak lupa menularkan ilmunya kepada calon dokter di UGM dengan menjadi Dosen di Fakultas Kedokteran, Program Studi Obstetri dan Ginekologi (2000–2011), serta Sekretaris Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM.

Ia lantas menjabat Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi FK UGM (2008–2011).

Setelah lama mengabdi kepada masyarakat di bidang Kesehatan, ia kemudian mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kulon Progo pada 2011.

Dalam pilkada tersebut, Hasto yang berpasangan dengan Sutedjo dan diusung oleh PDIP, PAN, dan PPP berhasil memenangkan pilkada mengalahkan tiga pasangan lainnnya.

Hasto Wardoyo dan Sutedjo dilantik oleh Gubernur DIY sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo periode 2011–2016 pada 24 Agustus 2011.

Lima tahun kemudian, pasangan itu kembali mengikuti Pilkada Kulon Progo 2017. Hasto-Sutejo kembali diusung oleh PDIP, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura dalam pilkada tersebut.

Baca juga: Pengemudi Mobil Dinas Kemenhan Serempet Ibu Hamil usai Buang Rokok Sembarangan, Korban: Sakit Banget

Usai pemilihan, pasangan itu meraih 219.225 suara atau 85,6 persen, mengungguli pasangan Zuhadmono Azhari – Iriani Pramastuti dari Gerindra yang mendapat 36.809 suara atau 14,4 persen.

Hasto-Sutedjo kembali dilantik oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017–2022 di Kepatihan Pemda DIY pada 22 Mei 2017.

 Belum genap masa tugas periode keduanya, Hasto mundur dari jabatan bupati karena dipercaya Presiden Jokowi memimpin Lembaga non-kementerian, yakni Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Ia resmi menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juli 2019.

Pada 25 Januari 2021, selain memimpin BKKBN, Hasto didaulat sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Jokowi menargetkan kasus stunting di Indonesia pada 2024 bisa turun 14 persen dari angka 27,6 persen pada 2019.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com