Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Dukung Sekolah Rakyat, Sebut akan Kurangi Disparitas Pendidikan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendukung program sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat.

Gagasan ini dinilai bisa mengurangi disparitas pendidikan di Indonesia.

"Pada prinsipnya kami mendukung program sekolah rakyat ini terealisasi di Jawa Timur, yaitu tersedianya 40 sekolah rakyat di Jawa Timur,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso di Surabaya, Jumat (7/3/2025).

Program ini dinilai selaras dengan Astacita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam poin keempat Astacita, Presiden Prabowo ingin meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), teknologi, sains, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan hingga peran pemuda.

Cahyo yang juga Anggota Komisi E ini mengaku belum membahas lebih detail program sekolah rakyat ini dengan stakeholder terkait di Jawa Timur.

Namun, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung wacana tersebut.

Pemrov Jatim akan menyiapkan 40 sekolah rakyat di Jawa Timur.

Rinciannya, 38 sekolah rakyat di masing-masing kabupaten/kota dan 2 sekolah rakyat menggunakan lahan milik Pemprov Jatim.

"Program ini sangat baik. Tujuannya memberi kesempatan setiap putra-putri di Jawa Timur, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, memperoleh akses pendidikan yang baik dan berkualitas, berbiaya murah bahkan gratis,” kata Cahyo.

Nantinya, pihaknya berharap ada pembahasan secara teknis sebagai langkah tindak lanjut.

Sekolah rakyat tetap harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Baca juga: Kritisi Rencana Sekolah Rakyat, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Beber Prioritas Tantangan Pendidikan

“Setahu kami, kurikulum sekolah rakyat harus menyesuaikan kebutuhan daerah. Artinya, sekolah ini akan mencetak generasi muda yang cocok dengan kebutuhan perkembangan industri atau kebutuhan ekonomi di wilayah masing-masing,” kata Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Lebih lanjut, pogram sekolah rakyat di Jawa Timur layaknya terlaksana pada tahun ajaran 2025/2026.

Sekalipun, pihaknya tetap menunggu kajian teknis dari pemerintah pusat di bawah komando ketua formatur sekaligus mantan Menteri Pendidikan, M Nuh.

Kajian itu meliputi sistem kurikulum, anggaran dan sebagainya.

Program ini juga masuk dalam RPJMD dan PSN (Program Strategis Nasional) Presiden Prabowo.

“Kami selain mendukung program tersebut, tetapi secara teknisnya kita perlu diskusikan dengan Pemprov Jatim. Kami harap pelaksanaan sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat buat generasi muda,” kata Cahyo.