Dedi Mulyadi Murka Kasatpol PP Tak Datang saat Pembongkaran Tempat Wisata Bermasalah: Gimana Sih

Bos-bos Hibisc Fantasy ini tetap berkukuh telah melakukan usaha sesuai rekomendasi yang diberikan pemerintah.

"Kami sudah melakukan rekomendasi yang diberi Pemkab Bogor dengan tidak menggunakan gedung tersebut."

"Akhirnya kita menyegel gedung yang tidak terpakai, terutama bianglala," kata Angga Kusnan.

"Ente nu ngabangun ente nu nyegel? Ente nu ngabangun awal, nyaho salah, ditegor jadi ku ente dipolice line deui?" timpal Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade.

"Kenapa enggak bongkar sendiri?" tanya Dedi Mulyadi.

Baca juga: Tukang Pijat Sri Keluhkan Sungai di Dekat Rumahnya, Dapat Bantuan Gerobak & Beasiswa dari Bupati

Meski sudah salah, namun dua bos Hibisc Fantasy Puncak ini benar-benar ngeyel.

"Kemarin peringatannya masih suruh benahin site plantnya. Diminta revisi site plant," katanya.

Dedi Mulyadi pun menilai bahwa di belakang PT Jaswita Lestari Jaya ini terdapat bos-bos pemilik modal.

"Yang punya duitnya siapa? Jaswita enggak mungkin punya duit," kata Dedi Mulyadi.

"Ada investor," aku Angga Kusnan.

Dedi pun secara tegas mengatakan bahwa BUMD Pemprov Jabar hanya dijadikan sebagai boneka dari pemilik modal agar tak tersentuh aturan.

"Jaswita hanya dipakai cover saja untuk mendapat izin agar mudah, tidak ada yang melakukan penindakan."

"Anda itu jadi boneka," tegas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dedi menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan serta kesempatan bagi pengelola untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.

Namun karena tidak diindahkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan membongkar secara paksa.

"Sudah diberikan peringatan, sudah dilakukan pemanggilan, tetapi tidak diindahkan."

"Bahkan, permintaan untuk membongkar sendiri juga diabaikan. Karena itu, perintah saya adalah bongkar," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Termasuk terhadap perusahaan milik pemerintah sendiri.

"Kita bongkar karena menimbulkan problem bagi lingkungan. Saya tidak segan, walaupun ini PT BUMD milik Provinsi Jawa Barat."

"Ini untuk memberi contoh. Siapapun yang melanggar harus ditindak, meskipun itu lembaga bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat," lanjutnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com