Eri Cahyadi Targetkan Pengangguran Surabaya Turun Jadi 3,5 Persen di 2025, Kolaborasi sebagai Kunci

Nantinya, dinas diminta mensinkronkan angka pengangguran dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data riil di masyarakat.

Baca juga: Eri Cahyadi Minta Dinas Perhubungan Surabaya Atasi Parkir Liar, Masuk Kontrak Kerja Kepala Dishub

Saat ini, Pemkot Surabaya memiliki aplikasi Cek-in Warga sebagai aplikasi untuk validasi data kependudukan.

Aplikasi tersebut dapat mengetahui alamat pendidikan, usia, hingga jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan.

Sinkronisasi data tersebut akan menjadi dasar terhadap intervensi yang diberikan.

"Pak Zaini bisa melihat berapa yang jumlah umur 15 tahun, berapa yang umur produktif.  Selanjutnya, bisa dihubungkan dengan tempat perkejaan di Surabaya, mall, hotel, rumah makan,atau toko modern lainnya," kata Cak Eri.

Upaya tracing serupa berhasil diaplikasikan Pemkot Surabaya ketika berhasil menurunkan angka stunting dari 28 persen menjadi 1,6 persen.

"Ini bisa diaplikasikan seperti saat menurunkan stunting," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sebagai pusat investasi, Surabaya harus bisa menghubungkan angkatan kerja dengan dunia kerja.

Nantinya, seluruh perusahaan di Surabaya harus merekrut tenaga kerja dengan mayoritas di antaranya ber-KTP Surabaya.

Termasuk, dengan memastikan perusahaan memberikan gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan.

"Investasi di Surabaya harus bermanfaat untuk orang Surabaya," kata Cak Eri.

Tak hanya kebutuhan dalam negeri, Cak Eri juga menginstruksikan Zaini untuk melihat lowongan pekerjaan di luar negeri lewat kerja sama dengan Konsulat Jenderal (Konjen) negara sahabat. Di antaranya Jepang dan Korea Selatan.

"Saya baru saja bertemu Konjen Jepang dan Korea. Ternyata, di sana butuh tenaga kerja untuk skill tertentu sehingga Disnaker bisa berkoordinasi dengan mereka dan bisa menyumbangkan tenaga kerja," katanya.

Selain soal penyelesaian angka pengangguran, Wali Kota Eri juga berpesan untuk penguatan peran Disnaker sebagai mediator konflik antara pengusaha dan tenaga kerja.

Sehingga berbagai potensi konflik kepentingan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, dan lainnya bisa diminimalisir.