Eri Cahyadi Targetkan Pengangguran Surabaya Turun Jadi 3,5 Persen di 2025, Kolaborasi sebagai Kunci

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menargetkan angka kemiskinan kembali turun di tahun 2025.

Melalui kolaborasi antar dinas, Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi ingin angka kemiskinan menyisakan 3,5 persen di akhir tahun ini.

Hal ini disampaikan Cak Eri saat menanggapi paparan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Achmad Zaini, Selasa (11/3/2025).

Menurut Cak Eri, menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.

Untuk menurunkan angka kemiskinan, satu di antaranya dengan memberikan pekerjaan kepada angkatan kerja.

"Pemerintah memiliki sejumlah fokus di antaranya menurunkan kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kematian ibu dan anak, stunting, gini ratio, hingga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi," kata Cak Eri di hadapan Zaini.

Saat ini, TPT di Surabaya menyisakan 4,91 persen sekaligus menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Meskipun jumlah penduduk di Surabaya terbesar di Jatim, namun angka pengangguran tersebut masih di bawah beberapa daerah dalam aglomerasi seperti Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan, hingga kota besar lain seperti Jakarta dan Bandung.

Sekalipun demikian, Wali Kota Eri tak berpuas.

Sebagai dinas yang mengampu ketenagakerjaan, Disnaker diminta untuk ikut menurunkan angka pengangguran secara lebih signifikan atau di angka 3,5 persen.

Target dari Wali Kota Eri jauh di bawah target Achmad Zaini yang awalnya baru menargetkan angka 3,91 persen.

Nantinya, hal ini akan dituangkan dalam kontrak kerja antara Kepala Disnaker dengan pihaknya.

"Berani tidak kalau angka pengangguran ini diturunkan menjadi 3,5 persen bukan 3,91 persen? Kalau berani nanti di kontraknya harus tertulis 3,5 persen," katanya menantang Zaini yang lantas dijawab 'siap' oleh Zaini.

Mendengar kesiapan bawahannya tersebut, Wali Kota Eri lantas memberikan arahan penanganan pengangguran.

Nantinya, dinas diminta mensinkronkan angka pengangguran dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data riil di masyarakat.

Baca juga: Eri Cahyadi Minta Dinas Perhubungan Surabaya Atasi Parkir Liar, Masuk Kontrak Kerja Kepala Dishub

Saat ini, Pemkot Surabaya memiliki aplikasi Cek-in Warga sebagai aplikasi untuk validasi data kependudukan.

Aplikasi tersebut dapat mengetahui alamat pendidikan, usia, hingga jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan.

Sinkronisasi data tersebut akan menjadi dasar terhadap intervensi yang diberikan.

"Pak Zaini bisa melihat berapa yang jumlah umur 15 tahun, berapa yang umur produktif.  Selanjutnya, bisa dihubungkan dengan tempat perkejaan di Surabaya, mall, hotel, rumah makan,atau toko modern lainnya," kata Cak Eri.

Upaya tracing serupa berhasil diaplikasikan Pemkot Surabaya ketika berhasil menurunkan angka stunting dari 28 persen menjadi 1,6 persen.

"Ini bisa diaplikasikan seperti saat menurunkan stunting," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sebagai pusat investasi, Surabaya harus bisa menghubungkan angkatan kerja dengan dunia kerja.

Nantinya, seluruh perusahaan di Surabaya harus merekrut tenaga kerja dengan mayoritas di antaranya ber-KTP Surabaya.

Termasuk, dengan memastikan perusahaan memberikan gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan.

"Investasi di Surabaya harus bermanfaat untuk orang Surabaya," kata Cak Eri.

Tak hanya kebutuhan dalam negeri, Cak Eri juga menginstruksikan Zaini untuk melihat lowongan pekerjaan di luar negeri lewat kerja sama dengan Konsulat Jenderal (Konjen) negara sahabat. Di antaranya Jepang dan Korea Selatan.

"Saya baru saja bertemu Konjen Jepang dan Korea. Ternyata, di sana butuh tenaga kerja untuk skill tertentu sehingga Disnaker bisa berkoordinasi dengan mereka dan bisa menyumbangkan tenaga kerja," katanya.

Selain soal penyelesaian angka pengangguran, Wali Kota Eri juga berpesan untuk penguatan peran Disnaker sebagai mediator konflik antara pengusaha dan tenaga kerja.

Sehingga berbagai potensi konflik kepentingan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, dan lainnya bisa diminimalisir.

Di sisi lain, Achmad Zaini menegaskan kesiapannya mendukung upaya Wali Kota Eri.

Di antaranya, dengan memberikan kepercayaan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan skill tenaga kerja, hingga memastikan investasi berjalan lancar.

Di Surabaya, saat ini terdapat 10.951 perusahaan.

"Kami akan menghubungkan industrial dengan syarat kerja. Termasuk, dengan memberikan pelatihan dan penempatan kerja," tandas Zaini.