Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Viral Nasional

Kapan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024? Kini Resmi Dipercepat Usai Aksi Protes, Mensesneg Buka Suara

Mensesneg mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 dipercepat. Kapan?

Editor: Olga Mardianita
Kementerian Sekretaris Negara/Istimewa dan Kompas.com
PENGANGKATAN CPNS DIPERCEPAT - Inilah jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Senin (17/3/2025). 

TRIBUNJATIM.COM - Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 resmi dipercepat setelah ditunda beberapa waktu lalu.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Senin (17/3/2025).

Sebelumnya, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ini seharusnya dilakukan pada Maret namun diundur ke Oktober 2025.

Protes pun disuarakan para calon di beberapa lokasi di Tanah Air.

Bukan tanpa alasan, tak sedikit calon mengundurkan diri dari pekerjaannya demi bekerja di pemerintahan.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK Hasil Seleksi 2024 Kabupaten Blitar, BKPSDM: Terima Surat Edaran

Percepatan jadwal pengangkatan CASN ini resmi ditetapkan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi  dalam konferensi pers "Pengangkatan CASN 2024" di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Senin (17/03/2025).

"Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat,” kata Mensesneg.

"Untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," lanjutnya.

Baca juga: ASN Untung Nyaris Rp 1 M Tawarkan Janji Kosong ke CPNS, 6 Korban Apes, Kini Pengangkatan Diundur

Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg Prasetyo membacakan pengumumani dengan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini.

Lebih lanjut, penyelesaian pengangkatan CASN ini akan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda).

Mensesneg menyebut, Presiden Prabowo juga memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Hal ini dilakukan agar pengangkatan CASN 2024 dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Selain mengunumpak percepatan jadwal pengangkatan CASN 2024, Mensesneg Prasetyo juga menyampaikan pesan dari Presiden PRabowo.

“Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita,” ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa presiden berpesan agar kebijakan afirmasi dalam proses penerimaan PPPK tahun 2024 merupakan yang terakhir.

“"Kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir untuk proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Selain itu, Presiden menekankan bahwa proses rekrutmen pengangkatan ASN bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Baca juga: Dokter Kaget Kena Penundaan Pengangkatan CPNS, Terlanjur Resign dari Tempat Kerja: Bukan Solusi

Sebelumnya, pada Jumat (7/3/2025), Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN 2024 itu memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Menurut Rini, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.

Demo di beberapa lokasi

Aksi penolakan terhadap penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digelar hari ini, Senin (10/3/2025).

Berdasarkan poster yang beredar di media sosial, unjuk rasa akan berlangsung di tiga lokasi, yaitu Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Istana Negara.

Menurut rencana, aksi akan dimulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

“Mendesak Menpan-RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024,” bunyi tuntutan dalam poster tersebut.

“Nasib 4 juta CASN/PPPK dipertaruhkan,” lanjutnya.

Dalam aksi ini setidaknya 894 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi.

"894 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Senin.

Susatyo berujar, para personel itu bakal disebar ke sejumlah titik. Mereka dituntut mengamankan unjuk rasa dengan humanis.

Di sisi lain, Susatyo mengimbau agar massa aksi menyampaikan aspirasinya dengan tertib.

"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," ujar dia.

Baca juga: Momen Aktivis Gedor Pintu Ruang Rapat DPR di Hotel Mewah, Tolak RUU TNI, Sempat Didorong Penjaga

Pemerintah secara resmi menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.

Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.

Sebelumnya, sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.

Sementara itu, peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025.

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

----- 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Jatim dan berita viral lainnya.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved