Preman Tak Puas Dapat THR Rp20 Ribu dari Satpam, Ngamuk Minta Ketemu Pimpinan: Enggak Menghargai

"Tegas deh, saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor, ke manapun," kata Dedi Mulyadi, Selasa (18/3/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

Dedi pun menjelaskan panjang secara gamblang kondisi kantor-kantor pemerintahan ketika memasuki jelang Lebaran.

Karena begitu banyak orang yang datang dan meminta THR ke kantor-kantor pemerintahan.

"Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing."

"Wali kota juga pusing sama, karena orang datang ke kantor semuanya minta THR," kata Dedi.

Ini akan memusingkan kepala dinas karena mereka tak punya anggaran untuk THR.

Mereka pun hanya punya THR untuk keluarga yang diberikan pemerintah.

"Sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya, kalau itu dibagiin, keluarganya enggak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana?" katanya.

Dedi pun menyindir, jika memang mencintai anti korupsi, maka tidak boleh lagi minta-minta THR jelang lebaran.

Karena hal ini akan berpotensi akan mengambil dana yang bukan peruntukkannya.

"Ya kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya enggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran," katanya.

"Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya," katanya.

Hal ini pun, kata Dedi, termasuk bagian dari pungli atau pungutan liar.

Selain itu, kata Dedi, dalam pemerintahan tidak ada anggaran yang disediakan khusus untuk pembagian THR.

"Karena enggak ada tuh, judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, enggak ada," tandas Dedi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com