Pemkot Malang Temui Kementerian PU RI Bahas Peluang Revitalisasi Pasar Besar Malang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang tengah mengupayakan melobi Kementerian PU RI agar rencana revitalisasi Pasar Besar Malang mendapat prioritas.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, dirinya telah memerintahkan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Kepala Dinas Koperasi, Perindustian, dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, dan Kadis PUPRKP Kota Malang, Dandung Djulharijanto untuk bertamu ke Kementerian PU RI.

"Saya telah perintahkan wakil saya dan Kadiskopindag dan Kadis PUPRKP untuk bisa menjelaskan," ujar Wahyu, Jumat (21/3/2025).

Wahyu akan mendengarkan laporan hasil pertemuan dengan Kementerian PU RI.

Ia mengatakan, progres rencana revitalisasi Pasar Besar Malang tetap diupayakan.

Pada saat retret di Magelang, Wahyu mendengarkan langsung pernyataan dari Menteri RU RI, Dody Hanggodo bahwa tidak ada program-program prioritas yang terkait dengan pasar, kecuali pasar yang telah dibangun multiyears.

"Progresnya kan memang belum ada kepastian, makanya saya menugaskan untuk bertemu Kementerian PU RI," ungkapnya.

Menjawab kekecewaan anggota Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang yang menilai Wahyu tidak menepati janji kampanyenya saat Pilkada 2024 Kota Malang, politisi Gerindra itu beralasan bahwa pada saat kampanye dahulu, ia masih membaca laporan forensik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Laporan dari ITS itu merekomendasikan agar bangunan pasar tidak dibongkar total, melainkan diperbaiki saja.

Baca juga: Hippama Tagih Janji Wahyu Hidayat Soal Penolakan Pembongkaran Total Pasar Besar Malang

Setelah ia menjabat sebagai wali kota, laporan terbaru dari Universitas Brawijaya Malang menyarankan agar pasar dibongkar total.

Wahyu berpegangan pada laporan terbaru studi kelayakan (FS).

Ia mengelak tidak memenuhi janji politiknya, melainkan mengikuti perkembangan terbaru untuk menentukan kebijakan.

"Saat saya bertemu perwakilan Hippama, saya sampaikan memang sepakat dengan yang dikeluarkan ITS. Nah, setelah saya mundur dari Pj Wali Kota Malang, kemudian ternyata ada FS baru. Nah, saat Pj oleh Pak Iwan, FS itu sudah digunakan," katanya.

Wahyu juga mengatakan kalau kondisi internal Hippama sedang ada tidak baik.

Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan rencana revitalisasi Pasar Besar Malang dianggap sebagai hal yang wajar.

Pemkot Malang akan membangun komunikasi lebih lanjut untuk memaparkan rencana intervensi program terhadap Pasar Besar Malang.

"Saya pastikan dulu dari pada ramai. Kita tunggu bagaimana hasil dari Kementerian PU RI," paparnya.

Juru bicara Hippama, Agu Priambodo mengatakan, Pemkot Malang telah abai terhadap tanggung jawabnya dalam memberikan perawatan terhadap bentuk bangunan pasar.

Agus mengaku bersyukur mendengar informasi bahwa revitalisasi Pasar Besar Malang tidak lagi menjadi program prioritas di Kementerian PU RI.

Keluarnya revitalisasi Pasar Besar Malang ini menegaskan agar Pemkot Malang segera melakukan perbaikan terhadap pasar.

"Ya, kalau itu saya bersyukur juga. Kalau tidak prioritas, berarti harus ada perbaikan, bukan pembongkaran. Kami juga minta dewan, harusnya menampung aspirasi masyarakat. Saya pernah mencalonkan sebagai anggota legislatif, makannya tahu bagaimana ngemis-ngemis ke masyarakat. Nah, sekarang teman-teman dewan, kok tidak ingat mereka dulu ngemis ke masyarakat. Sekarang mereka tidak mau menampung aspirasinya masyarakat atau pedagang," ujar Agus.

Hippama telah berkirim surat ke Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

Surat itu berisi penolakan terhadap rencana pembongkaran total Pasar Besar Malang.

Dikatakan Agus, sampai saat ini pihaknya masih menunggu balasan dari surat yang dikirim pada 26 Februari 2025 itu.

"Kami berharap ada respons dan bisa bertemu dengan wali kota selepas Lebaran," ujarnya.

Agus mengatakan, saat masa kampanye, Wahyu mengundang Hippama.

Ketika bertemu, para pedagang mendengar langsung visi dan misi Wahyu dan Ali yang saat itu mencalonkan diri, atas kondisi pedagang Pasar Besar Malang.

Dikatakan Agus, Wahyu setuju tidak dilakukan pembongkaran total berdasarkan kajian teknis dari ITS Surabaya.

Agus dan para pedagang meminta janji itu direalisasikan oleh Wahyu.

"85 persen pedagang menolak untuk dibongkar. Kami minta perbaikan. Kami telah mengirim surat ke wali kota. Kami sampai saat ini menunggu jawaban beliau. Kan wali kota menjanjikan pasar tidak perlu dibongkar berdasarkan uji forensik ITS. Kami ingin melihat bagaimana respons Pak Wahyu," ujarnya.

Dikatakan Agus, sejak kebakaran tahun 2016, Pemkot Malang tidak pernah memberikan layanan perawatan.

Padahal, pedagang selalu rutin membayar retribusi yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Agus menilai, pembiaran itu sengaja dilakukan oleh Pemkot Malang untuk mencari alasan agar gedung pasar bisa direvitalisasi.

"Kondisi pasar ini sengaja dibiarkan sejak 2016. Ini dengan sengaja. Di Pasar Besar Malang, kita bisa melihat sisa-sisa kebakaran 2016 masih ada. Belum diangkat. Saksi yang kami tanyakan pada 2016 itu juga mengatakan kalau pasar sengaja dibakar. Ke depannya itu, mohonlah, ini kan sudah terbengkalai sejak 2016. Tolong hati nuraninya pejabat terkait, mulai dari eksekutif dan legislatif," katanya.

Agus menilai, abainya Pemkot Malang merawat Pasar Besar Malang karena ada kepentingan proyek di baliknya.

Saat ini, Pemkot Malang dinilai hanya mementingkan agar proyek berhasil dan mendapatkan pendanaan dari APBN, namun abai terhadap kondisi pedagang dan bangunan pasar.