Kemenpar Langsung Bereaksi Usai Larangan Study Tour Meluas, Wilayah Lain Mulai Ikutan Dedi Mulyadi

TRIBUNJATIM.COM - Sejak Dedi Mulyadi melarang study tour di Jawa Barat, sejumlah daerah di Tanah Air ikut-ikutan.

Larangan itu terpantau dicanangkan di Jakarta, Riau, Bengkulu, dan Banten.

Bahkan Wali Kota Serang, Banten, Budi Rustandi, mengancam memecat kepala sekolah yang nekat melepaskan siswa-siswanya study tour.

Namun, kebijakan ini menuai protes, khususnya dari pelaku pariwisata.

Pihak travel pun terang-terangan mengklaim bahwa kebijakan Dedi Mulyadi merugikan mereka.

Atas huru-hara itu, Kementerian Pariwisata sampai turun tangan.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Beri Upah Rp6 Miliar ke Becak & Kusir Jelang Mudik, Tiap Unit Dapat Rp3 Juta

Sebelumnya, Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA) mengancam akan melakukan aksi jika masalah ini ta kunjung ada solusinya.

Ketua IPOBA Jawa Barat, Cipto Prasodjo, menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada sektor pariwisata dan bisa menjadi Covid-19 kedua bagi para pelaku usaha.

Menurut Cipto, larangan study tour tidak hanya merugikan perusahaan otobus, tetapi juga berdampak pada hotel, restoran, tempat wisata, hingga UMKM yang menggantungkan penghasilannya pada kunjungan rombongan pelajar.

"Kalau ini terjadi, maka ini menjadi Covid kedua bagi kami. Larangan ini tidak hanya berdampak pada PO bus, tapi hotel, restoran, tempat wisata, UMKM dan lainnya. Jangan hilangkan study tour, tapi ubah polanya," kata Cipto dalam forum diskusi pelaku pariwisata Jabar, Selasa (11/3/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Larangan itu juga bakal berdampak pada pengangguran.

"Jika dilarang, maka kemungkinan kami akan mengurangi jumlah bus kami, otomatis akan berdampak pada pengurangan sopir dan kondektur. Maka akan ada beberapa keluarga yang akan kehilangan mata pencahariannya," ujar Cipto.

Baca juga: Paksa Dedi Mulyadi Tukaran Sandal, Emak-emak Bikin Gubernur Jawa Barat Pasrah, Warga Tertawa Bahagia

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa berjanji akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah membahas pelarangan tersebut.  

"Saya juga sudah mendengar itu, kita berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait larangan itu," kata Ni Luh saat kunjungan kerja di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (20/3/2025).