Tak Ikuti Aturan Menteri soal Study Tour, Dedi Mulyadi Tak Mau Orang Tua Tersiksa: Bukan Hal Sepele

TRIBUNJATIM.COM - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ternyata punya aturan tersendiri yang beda dari Gubernur Jawa Barat.

Hal itu berkaitan dengan aturan soal study tour.

Ada perintah khusus dari Dedi Mulyadi terhadap seluruh kepala sekolah di Indonesia terkait aturan melangsungkan study tour.

Aturan yang dibuat Dedi Mulyadi perihal study tour itu nyatanya berbeda jauh dari aturan yang dibuat oleh Mendikdasmen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour di Jawa Barat tidak akan berubah, meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membolehkan sekolah kembali melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Dedi, study tour selama ini lebih mengarah pada kegiatan wisata daripada perjalanan pendidikan.

"Study tour itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik," ujar Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam, seperti dikutip TribunJatim.com, Selasa (25/3/2025).

Menurut pria yang akrab dipanggil KDM (Kang Dedi Mulyad), keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Ia menyoroti dampak finansial yang ditanggung orangtua demi memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan study tour yang justru memberatkan.

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orangtua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka," tegasnya.

Baca juga: Video Lawas Dedi Mulyadi Bikin Preman Ketakukan Viral, Sang Gubernur Melotot: Saya Cari Orangnya

Selain itu, Dedi juga menyoroti efek sosial dari study tour yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.

"Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain," jelasnya.

Sebagai alternatif, KDM menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap bisa dilakukan tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar. Ia menekankan bahwa esensi pendidikan bukan terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna.

"Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja," katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat. Ia berharap keputusan ini bisa melindungi orangtua dari beban ekonomi yang tidak perlu dan memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya," tegas Dedi.

Belakangan Dedi Mulyadi menyoroti aksi seorang pria.

Pria itu diketahui tertangkap kamera menggunakan baju aparatur sipil negara (ASN) sedang meminta THR kepada pedagang Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Pelaku itu bahkan menggunakan kuitansi resmi tapi palsu untuk alat melancarkan aksinya.

Kuitansi itu digunakan agar seolah THR yang diminta seolah resmi.

Baca juga: Pedagang Pasar Resah Dimintai ASN Gadungan THR Rp200 Ribu, Sudah 4 Tahun, Ngadu ke Gubernur: Beresin

Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat pria berbaju ASN mendatangi seorang pedagang di Pasar Cibitung.

Dia menyerahkan selembar kuitansi bertuliskan "THR Retribusi" senilai Rp 200 ribu.

"Pemda, retribusi keamanan ama retribusi," ujar pelaku kepada pedagang, seperti terlihat dalam video yang diunggah pada Minggu (23/3/2025).

Pelaku, yang mengaku sebagai perwakilan Pemda, terlihat membawa kuitansi dengan nama Agus Sodri.

Kuitansi tersebut seolah-olah menjadi bukti resmi pembayaran retribusi keamanan.

Namun, pedagang yang menjadi korban menduga bahwa ini hanyalah dalih untuk melakukan pungutan secara paksa.

Hingga akhrinya pedagang berani memviralkan karena arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Sebenarnya kebiasaan ini sudah terjadi sejak empat tahun lalu. Saya tidak berani memviralkan karena dulu belum ada penegasan dari Gubernur Jawa Barat," ujar pedagang dalam video tersebut.

Pelaku Bukan ASN, Kapolres Bekasi Pastikan Sudah Diamankan

Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengonfirmasi bahwa pelaku telah diamankan.

"Sudah kita tangkap tadi malam," kata Mustofa, Senin (24/3/2025).

Mustofa menegaskan bahwa pelaku bukanlah pegawai Pemkab Bekasi seperti yang diklaim dalam video.

"Kita akan proses. Bukan pegawai (Pemkab Bekasi)," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga membantah keterkaitan pelaku dengan instansi mereka.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, menyatakan bahwa Agus Sodri bukanlah ASN atau pegawai Pemda.

"Saudara Sodri bukan merupakan pegawai pemda atau ASN maupun P3K di UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah II (Pasar Cibitung)," kata Gatot.

Modus Terorganisir, Pedagang Minta Gubernur Turun Tangan

Pedagang yang menjadi korban mengungkapkan bahwa praktik pungli ini sudah berlangsung selama empat tahun.

Ia juga membeberkan bahwa pelaku sering kali mengancam dan memaksa jika pedagang menolak membayar.

"Risiko juga, Pak, kalau saya videokan bisa diancam dan diintimidasi di belakang. Jadi tolong Pak, ormas-ormas yang ada di Pasar Induk Cibitung ditegur," ujar pedagang dalam video tersebut.

Pedagang itu juga meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menindak tegas ormas atau oknum yang terlibat dalam praktik pungli ini.

Kuitansi Palsu Jadi Senjata Utama

Yang membuat kasus ini semakin mencurigakan adalah penggunaan kuitansi palsu yang terlihat resmi. Kuitansi tersebut mencantumkan nominal Rp 200 ribu dengan keterangan "retribusi keamanan".

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku telah mempersiapkan modusnya dengan cukup matang.

"Orang ini mintain uang sambil mabuk. Tolong Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) bantu ini ya," kata pedagang dalam video tersebut.

Respons Cepat Aparat dan Harapan Masyarakat

Setelah video tersebut viral, aparat kepolisian langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku.

Namun, masyarakat berharap tindakan ini tidak hanya berhenti pada penangkapan satu oknum, tetapi juga mengungkap jaringan di balik praktik pungli yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.

"Tolong pak, biar nggak jadi kebiasaan pak," kata perekam video, mewakili suara ribuan pedagang kecil yang kerap menjadi korban praktik serupa.

Dengan modus baru yang terorganisir dan berani, kasus ini menjadi bukti bahwa praktik pungli masih menjadi momok bagi pedagang kecil, terutama di momen Lebaran yang seharusnya penuh kebahagiaan.

Masyarakat pun menunggu tindakan tegas dari pemerintah dan aparat hukum untuk memutus mata rantai pungli yang merugikan rakyat kecil.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com