3 SMPN Baru Bakal Dibangun di Surbaya Tahun 2025, Ketua Komisi D: Mestinya 5 SMPN Sesuai RPJMD 

"Bukan tiga tapi lima. Hanya memang tiga bakal SMPN baru itu yang sudah siap. Lokasinya menempati aset Pemkot Surabaya. Kami akan terus mendorong agar segera menyusul dua SMPN baru lagi." dr Akmarawita Kadir Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Impian warga Surabaya agar makin berpeluang menyekolahkan anaknya di SMP negeri (SMPN) bakal makin mendekati kenyataan.

Tahun ini pembangunan tiga gedung SMPN baru bakal terealisasi di kota ini.

Tidak saja makin membuat daya tampung SMPN makin banyak sehingga makin memperbesar peluang lulusan SD bisa ditampung. Selain itu juga untuk pemerataan pendidikan.

Sebab lokasi pendirian SMPN baru itu menyebar di sejumlah wilayah di Surabaya. Tiga SMPN baru itu akan dibangun di wilayah Medokan Ayu, Waru Gunung, dan Tambak Wedi.

"Pembangunan SMPN baru di kota ini krusial. Puluhan ribu lulusan SD ingin melanjutkan ke SMPN. Pembangunan SMPN baru adalah solusi," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya dr Akmarawita Kadir, Kamis (27/3/2025).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni : Kepala OPD 3 Tahun Harus Dirotasi

Melimpahnya lulusan SD, banyak yang tidak tertampung di SMP negeri. Hanya ada total 63 SMPN di Kota Surabaya. Sementara warga Surabaya berat kalau sekolah di SMP swasta karena biaya. Kalau di SMP negeri tanpa membayar.

Setiap turun ke masyarakat dan reses, Akma selalu mendapati keluh kesah warga terkait PPDB (penerimaan peserta didik baru) jalur zonasi. Banyak warga terlempar dari kuota SMPN karena daya tampung tak sebanding dengan jumlah lulusan.

Belum Siap 

Ketua Komisi D dr Akma menuturkan bahwa sebenarnya tidak hanya tiga SMPN yang mestinya dibangun. Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), total ada lima gedung SMPN yang mestinya dibangun tahun ini.

"Bukan tiga tapi lima. Hanya tiga bakal SMPN baru yang memang sudah siap. Lokasinya menempati aset Pemkot Surabaya," jelas Akma.

Baca juga: Aspirasi Warga di Gubeng Minta Dibangunkan SMPN Baru, Begini Respon Anggota DPRD Surabaya ini

Politisi Golkar ini menyebutkan bahwa dua SMPN yang gagal direalisasikan itu semula berlokasi di daerah Lakarsantri dan Jeruk. Namun dengan alasan teknis dan strategis lainnya, keduanya tidak jadi direalisasikan tahun ini.

Semula, Komisi D mendorong agar kelima SMPN baru itu bisa direalisasikan tahun ini. Sebab anggaran juga sudah disiapkan. 

"Tapi kami yakin pembangunan tiga gedung itu sudah naik. Kami akan terus mendorong agar segera menyusul dua SMPN baru lagi," kata Akma. 

Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Kepala Daerah Aglomerasi Berkolaborasi Bangun Kota Bersama-sama

Ketua Komisi D ini melihat bahwa Surabaya sudah optimal dalam memperhatikan layanan dasar warga akan pendidikan. Tercatat keberpihakan anggaran Kota Surabaya terhadap sektor pendidikan sudah cukup ideal. Lebih dari 20 persen.

Total anggaran Rp 2,3 triliun diperuntukkan bagi pendidikan di Surabaya. Termasuk untuk biaya operasional pendidikan di Surabaya. Akma menegaskan bahwa soal efisiensi anggaran tidak terlalu besar di Dinas Pendidikan. Hanya efisiensi soal listrik dan air.

Saat ini Komisi D tengah mencermati perjalanan anggaran untuk Dinas Pendidikan. Komisi ini tengah menggelar rapat untuk laporan pertanggungjawaban di setiap satker (satuan kerja). Bagiamana kinerja setiap dinas tengah dikritisi Komisi D.

Surabaya saat ini juga tengah mendapatkan fakta kekurangan guru. Namun tenaga pendidikan ini otoritasnya ada di pusat. Daerah hanya menyampaikan kondisi riil dan mengusulkan untuk penambahan tenaga guru.

Guru jenjang SMP di Surabaya kurang hingga sekitar seribu tenaga pendidik. Surabaya akan terus berkoordinasi dengan pusat akan kekurangan guru ini. Namun kekurangan guru ini wajar, karena banyak yang pensiun.

Soal sekolah rakyat, Surabaya masih berkoordinasi dengan pusat terkait realisasi sekolah dengan sistem boarding school ini, yakni berasrama. Surabaya sudah mengembangkan pendidikan kampus untuk warga miskin (gakin) di Kalijudan. 

 "Mencari lahan luas baru di Surabaya juga tidak mudah untuk pendirian sekolah rakyat. Khusus sekolah ini masih dicarikan formula yang tepat untuk Surabaya," pungkas Akma.