Halal Bihalal dengan Bos Maspion Group, Gubernur Khofifah Beri Pesan agar Tak Ada PHK di Jawa Timur

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan silaturahmi sekaligus halal bihalal owner Maspion Group, Alim Markus di kediaman Jemursari Surabaya, Rabu (2/4/2025).

Kedatangan pria yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim tersebut disambut hangat oleh Gubernur Khofifah.

Bahkan menurutnya, kedatangan Alim Markus menjadi simbol harmonis antara Pemprov Jatim dengan sektor industri.

Dibalut dengan diskusi, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah turut menitipkan pesan pada Bos Maspion Group agar menjaga semangat iklim usaha perusahaannya dan terus mengupayakan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada para pekerja.

“Terima kasih atas kunjungan silaturahmi Bapak Alim Markus, bos Maspion Group. Kami mengapresiasi beliau datang ke kediaman kami untuk halal bihalal,” ujar Gubernur Khofifah.

“Dan memang tadi kami sempat menitipkan pesan khusus pada Pak Alim, beliau pelaku usaha sukses dan paling senior di Jawa Timur agar jangan sampai ada PHK pada pekerja. Jikalau ada pengurangan produksi, kami berharap lebih memilih untuk pengurangan jam kerja atau pengurangan hari kerja, dibandingkan PHK,” imbuhnya.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, kondusivitas dunia industri sangat diandalkan oleh Jatim dalam pembukaan lapangan kerja.

Di tengah kondisi ekonomi saat ini, setiap bertemu dengan pengusaha padat karya, selalu yang ia sampaikan adalah jangan ada PHK pada kalangan pekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Januari-Februari 2025, Apindo mencatat 40 ribu pekerja terkena PHK.

Sementara, berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sepanjang Januari-Desember 2024, terdapat 77.965 orang terkena PHK.

Baca juga: Akhiri Open House Lebaran, Gubernur Khofifah Ucapkan Terima Kasih Ribuan Masyarakat yang Hadir

Jumlah ini meningkat dibandingkan PHK karyawan di 2023 yang menyasar 64.855 unit.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024 yaitu 17.085 orang pekerja.

Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tidak ingin kondisi itu terjadi di provinsi yang dipimpinnya itu.

Karena itu, dia selalu meminta kepada pengusaha agar sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Itu selalu saya pesankan ke semua perusahaan-perusahaan besar. Saya menitipkan agar jangan ada PHK. Kalau terpaksa jam kerjanyanya saja dikurangi. Tapi jangan sampai ada PHK. Permintaan itu juga saya sampaikan ke Pak Alim Markus,” kata Khofifah.

Lebih lanjut ia mengatakan, pengusaha harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK.

Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak ingin ada PHK," kata Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya

"Jika ada pengurangan produksi maka pastikan pengurangan jam atau hari kerja. Prinsip jangan ada PHK," tambahnya.

Sementara itu, Alim Markus memastikan, di Maspion Group tidak akan ada PHK.

Sebab, saat ini banyak investor baru yang masuk di perusahaan yang didirikan tahun 1962 tersebut. Sehingga, kondisi finansial perusahaan masih baik.

“Saya jamin tidak ada PHK. Karena, di Maspion, ada investor yang baru-baru. Jadi, kalau ini PHK, dirumahkan. Saya akan salurkan ke perusahaan yang baru. Sehingga, di Maspion tidak ada PHK,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan akan ada investor yang datang ke Jatim.

Investor itu akan menanam padi dengan jumlah yang banyak.

Bibitnya diambil dari Tiongkok.

“Luar biasa. Investor lainnya juga mau menanam tebu dari Tiongkok. Banyak sekali. Pada 8 April 2025, saya mau ke kantor lagi (Kantor Gubernur Jatim). Kapan dimulai, saya masih mengumpulkan data-datanya dulu. Termasuk izinnya," pungkasnya.