Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Dedi Mulyadi Siap Proses Hukum 3 Lembaga yang Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot: Lumayan Rp100 Juta

Secara tegas KDM menekankan bakal menyeret tiga lembaga pemerintah tersebut ke ranah hukum.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL
BAKAL PROSES HUKUM - Tangkapan layar unggahan kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Kamis (3/4/2025). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat ngobrol dengan sopir angkot Puncak Bogor bernama Emen. 

TRIBUNJATIM.COM - Ternyata bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk sopir angkot Puncak Bogor dipotong oleh tiga oknum pemerintah.

Seharusnya kompensasi yang didapat satu orang sopir angkot ialah uang Rp1 juta dan sembako senilai Rp500 ribu.

Namun ternyata sopir angkot hanya menerima uang Rp800 ribu, dipotong Rp200 ribu.

Baca juga: Sia-sia Dwi Ngaku Dibegal saat Mudik, Kebohongan Terkuak, Malu Pulang Kampung Tak Bawa Uang Rp8 Juta

Para pelaku berdalih keikhlasan saat memotong bantuan dari Dedi Mulyadi.

Walau dalih ikhlas, namun nominal yang diminta justru sampai dipatok sebanyak Rp200 ribu.

Kata seorang sopir angkot bernama Emen, mereka hanya mendapat uang Rp800 ribu.

"Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu," ujar Emen saat ditelepon KDM.

Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan Dedi Mulyadi untuk sopir angkot.

Menurutnya, pihak yang menyunat adalah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).

"Itu Pak dari Dishub Kabupaten Bogor, Organda, sama KKSU," ungkap Emen.

Sayangnya, dia tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan dari KDM.

"Siapa (orangnya) saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum," papar Emen.

Emen juga menyebut satu nama dari KKSU.

"Nerimanya? Tahu Pak, ketuanya Pak Nandar," ucap Emen.

Tiga oknum pemerintah yang sunat bantuan KDM untuk sopir angkot Puncak
Tiga oknum pemerintah yang sunat bantuan KDM untuk sopir angkot Puncak (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.

"Enggak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU."

"Kata KKSU buat Dishub baru Organda, KKSU," beber Emen.

"Rp200 ribu kali 500 lumayan, Rp100 juta," timpal Dedi Mulyadi.

Menurut Emen, para pelaku beralasan bahwa pemotongan tersebut diperuntukan bagi yang mengurus penyerahan bantuan.

"Awalnya buat yang ngurus," ujar Emen.

Dia bercerita saat pengambilan, uang Rp1 juta terbagi ke dalam dua amplop.

"Tapi dua amplop, satu buat pemillik, satu buat sopir," ungkap Emen.

Baca juga: Peziarah Berdoa di Pinggir Laut Imbas Makam Tenggelam, Jasad Tak Bisa Dipindahkan dari Kuburan

Mendengar modus licik ini, KDM sampai heran.

"Kenapa dipisah? Saya tidak ngomong pemilik, saya hanya sopir," tanya Dedi.

"Ada dua amplop, isinya gopek, gopek," jawab Emen

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak mengakomodir bantuan untuk pemilik angkot.

"Enggak ada. Kebijakan saya itu enggak ada dibagi dua sama pemilik mobil."

"Rp1 juta untuk sopir plus bahan pokok senilai Rp500 ribu," jelas Dedi.

KDM menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk premanisme.

"Berarti itu premanisme. Itu preman yang berbaju seragam," tegas Dedi.

Secara tegas KDM menekankan bakal menyeret tiga lembaga tersebut ke ranah hukum.

"Kalau nanti saya proses minta polisi nangkap orang yang motonginnya, bapak bersedia jadi saksi?"

"Saya backup, Gubernur yang backup," kata Dedi.

"Saya mau minta ini proses hukum aja ini," tegas Dedi lagi.

ANGKOT NGEYEL BEROPERASI - Angkot sedang menunggu penumpang di depan Rest Area Gunung Mas Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (16/1/2025). Sejumlah angkot nekat beroperasi saat libur Lebaran 2025, mengabaikan larangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Angkot sedang menunggu penumpang di depan Rest Area Gunung Mas Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (16/1/2025). Sejumlah angkot nekat beroperasi saat libur Lebaran 2025, mengabaikan larangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Instagram/dedimulyadi71 - TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Bogor buka suara terkait adanya dugaan pemotongan uang kompensasi terhadap sopir angkot di jalur Puncak.

Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, mengakui ada anggotanya yang menerima uang dari sopir angkot Puncak.

"Betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas," katanya.

Walau begitu, ia mengatakan bahwa tak ada paksaan meminta uang dari sopir angkot Puncak.

Haryandi membantah jika ada pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

Berdasarkan hasil penelusurannya, hal itu merupakan inisiatif dari sejumlah pengurus komunitasnya masing-masing.

"Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas," ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025).

Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.

Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.

Sementara itu, ia menjelaskan, imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan diambil. 

"Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terimaksih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela," katanya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved