Tarif Impor 32 Persen AS Bakal Pukul Ekonomi Jawa Timur, Kadin Jatim : Ada 2 Dampak

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sri Handi Lestari

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Langkah Presiden Amerika Doland J.Trump menandatangani "The Fair and Reciprocal Plan" yang mengakibatkan kenaiknya tarif impor sebesar 32 persen bakal memukul ekonomi Jawa Timur (Jatim). 

Prediksi ini mengacu pada dampak yang ditimbulkan secara langsung dan tidak langsung kebijakan tersebut terhadap kinerja ekonomi Jatim di berbagai sektor.

"Ada dampak langsung dan dampak tak langsung. Dampak langsung diantaranya adalah penurunan ekspor Jatim," kata Adik Dwi Putranto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Selasa (8/4/2025).

Lebih lanjut ia mengatakan, jika dilihat dari negara tujuan utama ekspor nonmigas Jatim, Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara tujuan utama ekspor nonmigas Jatim.

"Selama Januari 2025, ekspor nonmigas Jatim ke AS mencapai US$ 281,96 juta," lanjutnya.

Baca juga: Donald Trump Rilis Daftar 58 Negara yang Menghambat Perdagangan AS, Indonesia Termasuk

Adik menjelaskan, peranan AS sebagai negara utama tujuan ekspor adalah sebesar 14,50 persen dari total ekspor nonmigas Jatim.

Produk utama Jatim yang selama ini merupakan produk unggulan yang diekspor ke AS, seperti perhiasan, produk logam, tekstil, alaskaki, elektronik, kayu dan barang dari kayu berisiko mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengganggu pemasukan devisa.

"Dampak tak langsung akibat efek domino dari kebijakan tersebut diantaranya adalah terganggunya  rantai pasok," jelas Adik.

Baca juga: Ancaman Presiden Amerika Donald Trump untuk Hamas dan Warga Gaza: Peringatan Terakhir

Dia juga mengungkapkan, penurunan ekspor mengakibatkan rantai pasok terganggu. Industri pendukung seperti supplier bahan baku lokal dan UMKM komponen mengalami pengurangan pesanan.

Hal ini berdampak pada arus kas perusahaan, menunda investasi, dan menimbulkan efek lanjutan terhadap seluruh ekosistem industri di Jatim.

"Dampak selanjutnya adalah ancaman PHK. Industri padat karya di Jatim berpotensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penurunan produksi," ungkap Adik.

Baca juga: Penerapan Kebijakan 2 Jenis Kelamin dari Donald Trump, Semua Pria Dijauhkan dari Olahraga Wanita

Akibatnya, ribuan tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan, terutama di sektor garmen, sepatu, dan elektronik, dan produk kayu yang sebelumnya berorientasi ekspor ke AS. 

"Selanjutnya penurunan pendapatan daerah dan prrtumbuhan ekonomi Jatim. Dengan berkurangnya kegiatan ekspor dan produksi industri, pendapatan daerah dari pajak dan retribusi juga ikut menurun," terang Adik.

Dan dampak tersebut meluas ke sektor jasa, transportasi, dan logistik, serta memperlemah daya beli masyarakat. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang akan mengarah ke penurunan atau stagnan.

"Yang terakhir adalah dampak sosial, yaitu ketimpangan dan ketegangan. Karena PHK massal dapat memicu lonjakan kemiskinan, putus sekolah, hingga kerawanan sosial dan ketegangan sosial seperti demonstrasi pekerja dan instabilitas kawasan industri menjadi risiko nyata," benernya.

Maka yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat perdagangan dalam negeri atau pasar domistik, mencari negara tujuan ekspor baru serta meningkatkan investasi dengan mempermudah berusaha.

Perlu di tingkatkan juga investasi di bidang industri pangan dan energi, energi baru terbarukan atau green energi. Yang tidak kalah penting adalah harus mampu memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dengan komunikasi yang baik dan kebijakan yang kongkrit.

"Karena dari info yang kami dapat tingkat kepercayaan kepada pak Prabowo masih bagus bisa melampaui 80 persen. Begitu masuk ke pemerintah tingkat kepercayaan turun 20 persen, dan begitu masuk ke kebijakan turun lagi 20 persen," ungkapnya.

Dari data tersebut bisa dilihat, kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah hampir dibawah 50 persen.

"Ini harus jadi koreksi, dan sekali lagi perbaiki. Dalam menghadapi tantangan ini, semua pihak harus inovatif, adaptif dan kolaborasi. Tiga hal ini yang harus dilakukan semua pihak baik pemerintah maupun pelaku ekonomi," pungkas Adik.