Respons Pengusaha Soal Presiden Prabowo Minta Keran Impor Dibuka

TRRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghapusan aturan kuota impor di Indonesia. Penghapusan mekanisme ini bertujuan untuk menghilangkan sistem monopoli di dunia bisnis.

Penghapusan sistem tersebut pun disambut baik oleh kalangan pengusaha. Sebab, siapapun kini bisa melakukan aktivitas impor secara mandiri, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan negara.

"Potensi-potensi perdagangan yang tidak sportif akan tertutup dari sini. Aktivitas bisnis pun akan sehat seiring berjalannya. Kita sangat mendukung sistem yang di berlakukan oleh presiden," ucap Ketua Bidang Hukum Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) Mulyadi, di Surabaya, Rabu (9/4/2025).

Pria yang mendalami legal corporate itu juga memandang, di sektor perdagangan khususnya komoditi bahan pokok nantinya, penentuan harga akan berjalan lebih kompetitif. Endingnya, masyarakat dapat lebih memilih, mana saja produk yang dianggapnya lebih menguntungkan.

Selama ini, lanjut Mulyadi, adanya pembatasan kuota impor ini sangat membatasi aktivitas keran bisnis. Terutama kalangan mendang-mending, alias menengah kebawah. Alhasil, geliat bisnis secara makro hanya bisa dijalankan oleh lingkaran tertentu yang memiliki kuota tersebut.

"Sebelumnya rezim perizinan di Indonesia sangat komplek, dari penghapusan kouta impor ini akan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat di Indonesia," lanjut dia.

Sebelumnya, Prabowo dalam sesi dialog ekonomi di Menara Mandiri Jakarta Pusat menyebut telah memberi intruksi pada kementeriannya untuk menghapus kuota impor. Utamanya impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Prabowo, di Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Pembukaan keran impor bagi siapa saja yang memenuhi kemampuan impor ini otomatis membuka peluang bisnis lebih terbuka dan transparan.

Menurut Prabowo, kebijakan ini juga bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. 

Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," tegas Prabowo.