Agenda 1000 Event Jadi Andalan Selamatkan Bisnis Perhotelan di Malang yang Terdampak Efisiensi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Disporapar Kota Malang berupaya meningkatkan jumlah wisatawan ke Malang melalui berbagai macam kegiatan.

Pemkot Malang telah mencanangkan program bernama 1000 event.

Program ini merupakan bagian dari janji politik pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin saat berkampanye dalam Pilkada Kota Malang 2024.

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi mengatakan, program 1000 event terdiri atas berbagai macam kegiatan. Di dalamnya ada kegiatan olahraga, seni, budaya, literasi, dan ekonomi kreatif.

Kegiatan ini dijadwalkan bisa terselenggara setiap tahun di Kota Malang.

Melalui program inilah, ia optimistis bakal membangkitkan bisnis hotel dan restoran yang lesu akibat terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Baihaqi telah mengetahui adanya penurunan okupansi dari dampak efisiensi.

Sebelumnya, kegiatan pemerintah mendominasi ruangan di perhotelan.

Setelah ada kebijakan efisiensi, jumlahnya turun drastis.

Jika wisatawan banyak datang ke Kota Malang, maka bisa menjadi pelipur sepinya kegiatan pemerintah di perhotelan.

"Sebelum liburan memang ada penurunan okupansi," ujar Baihaqi, Kamis (10/4/2025).

Perhotelan menjadi andalan berkontribusi menumbuhkan perekonomian.

Bila okupansi hotel menurun, Baihaqi meyakini akan berdampak pada pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya Disporapar Kota Malang dalam waktu dekat ini dengan meningkatkan gelaran Malang Sehat, Lari 5 K, jalan sehat, dan pemilihan kakang mbakyu cilik.

Berbagai perhelatan itu guna memeriahkan HUT Kota Malang ke-111.

Termasuk Porprov Jatim menjadi bagian penting yang nantinya bakal meningkatkan kunjungan wisata dan okupansi hotel.

Selama libur Lebaran ini, lanjutnya, kunjungan wisata meningkat 20 persen sampai 30 persen. Kunjungan wisata tertinggi di Kayutangan Heritage, taman kota dan kampung tematik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan menyatakan akan menjalin komunikasi bersama Disporapar mengingat pengusaha hotel telah merasakan imbas kebijakan efisiensi anggaran.

Akibatnya, pengusaha menerapkan sistem shift pada karyawan dan merumahkan pekerja meski tidak sampai putus hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengharapkan tidak ada pemutusan hubungan kerja.

Sejauh ini juga belum ada laporan PHK yang masuk ke dinas.

Arif menegaskan, pemerintah daerah sedang memutar otak untuk membantu pelaku usaha wisata menarik wisatawan datang ke Kota Malang. 

Baca juga: Pantas PT Yihong Cirebon PHK 1.126 Karyawan, Awal Mula dari 3 Orang, Pekerja Tak Percaya soal Pailit

"Saya tekankan jangan sampai ada PHK. Kita komunikasi terus dengan pelaku usaha," ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, ada beberapa hotel melakukan efisiensi dengan menerapkan sistem shift pada karyawan. Ada pula pengusaha yang merumahkan pekerja. Arif mengatakan, istilah merumahkan bukan berarti PHK.

Karyawan hanya diistirahatkan sebentar saja. Jika ada kebutuhan sumber daya manusia, karyawan tersebut akan dipekerjakan kembali.

Langkah itu banyak diterapkan pelaku usaha hotel untuk mengurangi biaya operasional yang lebih tinggi dari pada pemasukan saat ini.

"Solusinya kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Ada 1000 event tahun ini bisa menjadi peluang meningkatkan okupansi hotel dan restoran," tuturnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki mengatakan, okupansi hotel merosot rata-rata 30 persen usai Lebaran.

Saat ini, pelaku usaha berusaha bertahan sembari mencari solusi terbaik.

PHRI Kota Malang terus melakukan pendataan jumlah karyawan yang tidak bekerja atau di luar tanggungan perusahaan akibat terdampak efisiensi.

Agoes mengungkapkan ada 92 anggota di PHRI Kota Malang mempekerjakan 3.500 karyawan. Ia menjelaskan, para pengusaha hotel dan restoran telah merasakan dampak kebijakan Inpres 1/2025 yang mengatur efisiensi anggaran pemerintah sejak Februari 2025. 

Semula para pengusaha tertolong selama Ramadan dan Lebaran.

Namun, pasca Lebaran ini okupansi merosot. Bila ini terjadi beruntun, tentu pengusaha akan sulit bertahan.

"Pasca Lebaran mulai kemarin okupansi turun lagi hingga mencapai rata-rata 30 persen," ujarnya.

Agoes mengatakan, PHRI Kota Malang akan berupaya bertahan dengan cara bersama memperkuat kolaborasi sembari mencari solusi terbaik.

Pelaku usaha didorong membuat terobosan kreatif dan inovatif sesuai karakter dan kekuatan masing-masing.