Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Gelontorkan BOPDA Rp 500 M per Tahun, Wali Kota Surabaya Prioritaskan Bantuan untuk Sekolah Lama

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memperketat bantuan sekolah baru, untuk memastikan sekolah yang telah lebih lama terus bisa meningkatkan kualitas.

Istimewa/TribunJatim.com/Pemkot Surabaya
TINJAU SEKOLAH - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meninjau proses pembelajaran di sekolah. Eri menegaskan bantuan operasional sekolah akan memprioritaskan sekolah-sekolah lama, Kamis (10/4/2025). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memperketat bantuan bagi sekolah baru.

Hal ini untuk memastikan sekolah yang telah lebih lama terus bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan tersebut diambil setelah melalui beberapa evaluasi. Di antaranya, semakin berkurangnya jumlah siswa di sekolah pada tiap proses penerimaan murid baru.

"Sering saya sampaikan, saya tidak pernah membantu sekolah yang baru, melainkan akan membantu sekolah yang lama" kata Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (10/4/2025).

"Sebab, kenapa jumlah murid selalu berkurang? Karena (pendirian) sekolah tidak terkontrol. Akhirnya, tidak pas jaraknya (masing-masing sekolah)," kata Cak Eri.

Acap kali, sebuah sekolah berdiri tidak jauh dengan sekolah lain.

Selain membuat lokasi sekolah tidak merata, juga menyebabkan sebaran jumlah siswa tidak sama.

"Pada satu wilayah itu, ada yang jumlah siswanya banyak, ada yang tidak," katanya.

Hingga saat ini, jumlah SD di Surabaya mencapai 664 lembaga (284 lembaga negeri dan 380 lembaga swasta).

Sedangkan untuk jumlah SMP, Surabaya memiliki 330 lembaga (63 lembaga negeri dan 267 lembaga swasta).

Pertimbangan lainnya, APBD Surabaya juga terbatas.

Anggaran pendidikan Kota Surabaya yang digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di Kota Surabaya meningkat tiap tahunnya.

Pada 2024 misalnya. Pemkot Surabaya mengalokasikan BOPDA senilai Rp 500 miliar yang mencangkup untuk pembiayaan SD dan SMP negeri dan swasta.

Perinciannya, jenjang SD/MI mencangkup 350 sekolah dengan alokasi Rp 250 miliar, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs mencangkup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro Ajukan Pendirian Sekolah Rakyat ke Kemensos, Usulkan Gedung Pusdiklat Jadi Lokasi

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved