Gelontorkan BOPDA Rp 500 M per Tahun, Wali Kota Surabaya Prioritaskan Bantuan untuk Sekolah Lama

Formulasi BOPDA yang diterima sekolah berbeda dengan disesuaikan berdasarkan rombongan belajar (rombel). Untuk SD/MI sekitar Rp 3 jutaan dan jenjang SMP/Mts Rp 5 jutaan.

"Kalau yang baru-baru kami bantu, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang memang merintis lebih dahulu di Surabaya waktu susah? Sehingga, kami minta ada kesepakatan antara sekolah negeri dan swasta untuk tidak memberikan bantuan kepada sekolah baru," katanya.

Pada prinsipnya, Pemkot Surabaya tidak akan membatasi pendirian sekolah baru.

Apalagi, izin pendirian sekolah tidak hanya berasal dari pemkot.

Hanya saja, Wali Kota Eri mengingatkan sekolah tersebut untuk tidak menggantungkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) yang bersumber dari anggaran daerah.

"Harapan saya, yang ada-ada ini (sekolah-sekolah lama) saling menguatkan. Sebab biasanya setelah membangun sekolah, moro-moro jaluk bantuan pemkot (tiba-tiba meminta bantuan dari pemkot)," katanya.

Padahal, Pemkot Surabaya memiliki misi besar dalam menyetarakan kualitas sekolah negeri dan swasta di Surabaya.

Apabila jumlah sekolah swasta semakin banyak dan kemudian berharap bantuan dari pemerintah, maka misi besar tersebut sulit terwujud.

"Kalau mau (mendirikan) sekolah baru, silakan. Tapi, tidak menerima BOPDA. Sehingga, sekolah yang baru ini memang benar-benar mampu secara finansial, mampu dari sisi (kualitas dan jumlah) gurunya, dan berbagai pertimbangan lainnya," tandas Ketua Ikatan Keluarga Alumni IKA Institut Teknologi 10 November (ITS) Jatim ini.

"Sebab, ada sekolah yang sudah berdiri tapi ternyata gurunya kurang, jam pelajarannya kurang, sehingga kesejahteraan gurunya tidak tercapai. Makanya, kami minta kepada Dinas Pendidikan untuk tidak menambah sekolah baru sebelum itu semua kuat," katanya.