Jawab Tuduhan Ijazah Palsu 'Fitnah', Jokowi Tak Mau Tunjukkan Dokumen Aslinya: Bawa ke Ranah Hukum

"Lalu, kita sampaikan bahwa pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara, pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang," jelas Rizal dikutip dari Kompas.com dengan judul "Temui Massa, Jokowi: Tak Ada Kewajiban Saya Tunjukkan Ijazah Asli".

Baca juga: Menteri Prabowo Masih Sebut Jokowi Bos, Istana Bantah Isu Matahari Kembar: Jangan Dibumbui

Massa TPUA Demo di UGM

Sebelumnya, pada Selasa (15/04/2025), massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meminta klarifikasi terkait isu tersebut.

Massa berkumpul di depan Fakultas Kehutanan UGM dengan membawa spanduk bertuliskan "UGM jujur saja...!!! Demi Bangsa dan Negara untuk apa bela Jokowi?!" dan "Rakyat Menuntut Bukti Ijazah Asli Jokowi".

Sejumlah perwakilan massa, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Tifauzia, dan Syukri Fadholi, melakukan audiensi dengan pihak Fakultas Kehutanan UGM.

"Hari ini diberikan kesempatan oleh Rektorat untuk melakukan klarifikasi tentang dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi," ujar Syukri Fadholi.

Syukri Fadholi berharap agar Joko Widodo menunjukkan iktikad baik dengan menyerahkan ijazahnya, sehingga polemik ini dapat diselesaikan.

"Kalau memang presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan, kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh, sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak," jelasnya.

Roy Suryo Malah Ikut Soroti Skripsi Jokowi

Sementara, Roy Suryo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh tim inti TPUA yang terdiri dari Pak Eggi Sudjana dan rekan-rekannya karena mereka mengalami kendala di perjalanan.

"Sayang memang pertemuan ini tidak bisa dihadiri oleh tim inti karena rombongan ada kendala di jalan," ungkapnya usai audiensi.

Kata Roy Suryo, pertemuan berlangsung singkat dan sempat terjadi ketegangan.

"Sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi, ini terus terang saja hampir saja kami walk out, karena agak meninggi. Meningginya ya karena ada saut-sautan debat, tapi enggak  apa-apa, itu biasa," tuturnya.

Roy Suryo menekankan bahwa pihaknya meminta untuk melihat skripsi Joko Widodo, merujuk pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang memperbolehkan akses publik terhadap karya ilmiah.

"Undang-undang itu membolehkan setiap orang untuk melihat skripsi karya orang lain, itu nggak boleh dilarang. Akhirnya tadi ditunjukkan," ujarnya.